Dekan FH.UISU Sebagai Narasumber Bimtek DPRK Aceh Selatan

Foto untuk : Dekan FH.UISU Sebagai Narasumber Bimtek DPRK Aceh Selatan

Oleh : Taufiq Ramadhan, S.H., M.H

UISU, FH, Dekan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menjadi salah satu Pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk 28 (dua puluh delapan) anggota DPRK Aceh Selatan  melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) di Cambridge Hotel Medan yang berlangsung hingga 18 Maret 2021. (17/03).

Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) dan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP, Perwakilan Ketua DPRK Abdya, Amiruddin,S.Pd, 28 Anggota DPRK Aceh Selatan serta Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr. Marzuki, SH.,M.Hum sebagai salah satu Pemateri.

Dikutip dari website uisu.ac.id, dalam sambutannya, Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP menuturkan ungkapan terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan DPRK Aceh Selatan kepada UISU dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis tersebut. Dikatakan Rektor UISU, Bimtek yang mengambil tema Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) dan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah akan dilaksanakan dengan metode diskusi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan penguatan kemampuan terhadap anggota DPRK Aceh Selatan. “Kita berharap bagaimana dengan Bimtek ini akan lebih kuat fungsi dan peran bapak-bapak sebagai anggota dewan,”ujar Rektor dihadapan anggota DPRK Aceh Selatan di Cambridge Hotel Medan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Marzuki, SH.,M.Hum sebagai salah satu Pemateri dalam kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggaran oleh LPKM UISU mengambil tema materi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting). Dalam Paparannya, beliau menuturkan kedudukan DPRD sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan. DPRD pada era reformasi saat ini lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat untuk mewujudkan keterwakilan politik masyarakat. Melalui fungsi legislasi dalam arti pembuatan Perda/Qanun , DPRD diharapkan mampu melahirkan  berbagai kebijakan daerah  untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi, yaitu membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, maka pemahaman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan condition sine quanon bagi DPRD yang saat ini diberi kewenangan oleh undang-undang membentuk Perda/Qanun.

E-learning
Siakad
E-Journal
Perpustakaan
Sistem Informasi Dosen
Tracert Study
PMB UISU
Flag Counter