Dosen FH UISU: Berperkara Lewat Daring Dapat Timbulkan Kerugian

Foto untuk : Dosen FH UISU: Berperkara Lewat Daring Dapat Timbulkan Kerugian

Reporter:Taufiq Ramadhan, SH.,MH

UISU, FH.Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen Tetap Fakultas Hukum UISU, Panca Sarjana Putra,SH.,M.Hum mengatakan, pemeriksaan saksi dalam perkara pidana di masa Pandemi melalui daring/virtual di satu sisi sangat baik guna pencegahan penyebaran covid-19.

Di sisi lain dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dikarenakan pelaksanaannya terlampau singkat disebabkan keterbatasan fasilitas dan perangkat elektronik seperti kuota internet dan jaringan yang kadang terganggu, kata Panca Sarjana Putra, Selasa (30/9).

Panca mengatakan itu sekaitan,Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk Lockdown pada  3-11 September 2020 lalu. Keputusan tersebut diambil karena imbas 38 pegawai dan hakim terkonfirmasi Covid-19. Lockdown dilakukan selama sepekan dan seluruh kegiatan di Pengadilan Negeri Medan dilakukan secara daring atau virtual.

Panca juga berpendapat, berpekara lewat Daring, kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak terkait keamanan saksi dan tidak bebasnya saksi memberikan keterangan, sehingga mengganggu prinsip fair trail yang akhirnya berpotensi mengurangi keabsahan proses pembuktian yang menimbulkan tidak efektifnya sebuah lembaga peradilan dalam proses penegakkah hukum bagi para pencari keadilan.

Mekanisme pelaksanaan persidangan secara daring dan virtual dilakukan dengan keadaan Jaksa dan saksi berada di kantor Kejari Medan, Hakim berada di Pengadilan Negeri Medan dan Tahanan tetap berada di posisi tahanannya.

Berkaitan dengan seorang saksi, menurut Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya, namun adanya covid-19 menjadikan hambatan bagi seorang saksi untuk dimintai keterangannya sebagai saksi berada di Pengadilan.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana, berupa suatu keterangan saksi tersebut mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya yang telah disumpah sebelumnya. Saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya dan sebaik-baiknya, menyatakan apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami oleh saksi itu sendiri tanpa adanya interpretasi dari pihak manapun, tidak berbelit-belit.

Menurut Alumni Fakultas Hukum UISU stambuk tahun 2002 tersebut, seorang saksi bisa saja mendapat tekanan atau ancaman dari pihak luar ataupun dari oknum penegak hukum, saksi juga bisa saja mendengarkan keterangan saksi lainnya padahal secara tegas KUHAP menyatakan saksi-saksi tidak dibenarkan saling mengetahui pertanyaan dan jawaban saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Sehingga apabila itu semua terjadi pada akhirnya dapat mempengaruhi objektifitas saksi dalam memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga berdampak kepada kebenaran terhadap keterangan yang disampaikan saksi.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentnag Perlindungan Saksi dan Korban.

E-learning
Siakad
E-Journal
Perpustakaan
Sistem Informasi Dosen
Tracert Study
PMB UISU
Flag Counter