Berita Terkini

Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2016-2017 (ada kelas malam)

Posted by on Feb 26, 2016 in Berita FH | 0 comments

Fakulats Hukum UISU Menerima Mahasiswa Baru TA. 2016-2017 untuk Program Studi Pascasarjana S2 Ilmu Hukum dan Program Studi S1 Ilmu Hukum.

untuk informasi lebih lanjut dapa melihat Brosur yang terlampir.

 

Cover Belakang Cover depan

Kompetisi Debat Hukum Se-Kota Medan diselenggarakan Fakultas Hukum UISU

Posted by on Feb 26, 2016 in Berita FH | 0 comments

Kompetisi Debat Hukum Se-Kota Medan diselenggarakan Fakultas Hukum UISU

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara menyelenggarakan Kompetisi Debat Hukum antar Mahasiswa Fakultas Hukum Se-Kota Medan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Milad Fakultas Hukum UISU yang ke – 64 (Januari 1951 – Januari 2016).

Kompetisi tersebut dilaksanakan pada tanggal 24-25 Februari 2016 di Fakultas Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan yang di ikuti oleh Fakultas Hukum Universitas-universitas Se- Kota Medan antara lain FH UISU, FH UMSU, FH USU, FH UIN SU, FH UNPAB, FH UHN, FH UNPRI, FH UPMI, FH UMN, FH Univ. Quality.

Pada Babak Semi Final dan Babak Final Kompetisi Debat Hukum Se-Kota Medan tersebut dijuarai oleh Fakultas Hukum UMSU yang meraih Juara I, Fakultas Hukum Pembangunan Panca Budi yang meraih Juara II, Fakultas Hukum UISU yang meraih Juara III dan Fakultas Hukum HKBP Nomensen yang meraih Juara Harapan.

Dalam keterangannya Ketua Panitia Pelaksana Sdr. M. Mirza Akbar Siregar bersama dengan Sekretaris Panitia Sdr. Bayu Akbar Lingga menyampaikan rasa syukur telah berjalan sukses nya Kompetisi Debat Hukum Se- Kota Medan tersebut, mereka menyampaikan bahwa Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan bakat Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Medan khususnya dalam hal pembangunan Hukum di Sumatera Utara  dan di Indonesia umumnya, dalam Kompetisi ini Juri yang dipilih juga sangat Kompeten dalam bidangnya, yaitu Bapak Dr. Erwinsyahbana, SH.,M.Hum, Ibu Dr. Marlina, SH.,M.Hum dan Bapak H. Saipul Anwar, SH.,M.Hum. mereka juga menyampaikan harapan yang sangat besar agar Kompetisi-kompetisi Debat seperti ini harus rutindilakukan pada masa yang akan datang.

1456450002203 1456450007590 1456450018923 1456450023935 1456450034770 1456450047801 1456450051593 1456450055957

Pengisian KRS/PORTAL/SIAKAD semester Genap TA. 2015-2016

Posted by on Feb 10, 2016 in Berita FH | 0 comments

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepada seluruh mahasiswa/i FH UISU untuk segera melakukan pengisian KRS Semester Genap TA. 2015-2016 melalui www.siakad.uisu.ac.id.

Batas akhir pengisian tanggal 13 Februari 2016.

Untuk tahap awal pengisian Profil membawa Fc Ijazah dan Kartu keluarga, untuk membantu pengisian dapat melalui staf akademik biro adm FH UISU: Nani Wahyuni, Hafsah Khairani dan Syahwanda Said.

BAGI MAHASISWA/I YANG BELUM MENGISI SESUAI DENGAN WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN MAKA TIDAK AKAN TERDAFTAR PADA SEMESTER GENAP 2015-2016 DAN TIDAK DAPAT MENGIKUTI PERKULIAHAN DAN UJIAN.
TERIMAKASIH.

FOCUS GROUP DISCUSSION PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD RI BERKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UISU

Posted by on Feb 5, 2016 in Berita FH | 0 comments

FOCUS GROUP DISCUSSION PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD RI BERKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UISU

PPUU DPD dan  Fakultas Hukum UISU Adakan FGD Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Undang-Undang

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (FH-UISU) mengadakan Fokus Grup Diskusi (FGD) di Aula Fakultas Hukum (FH) universitas tersebut, Kamis (4/2).

Materi yang di iskusikan dalam kegiatan tersebut inventarisasi rancangan undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Peserta FGD itu dosen-dosen dari berbagai universitas di Medan.

Dari PPUU DPD RI sendiri, antara lain Djasarmen Purba (Riau) Prof Hj Darmayanti Lubis (Sumut), Rafli (Aceh), Hj Emma Yohanna (Sumatera Barat), Herry Erfian (Bangka Belitung). I Kadek Arimbawa (Bali), Benny Ramdhani (Sulawesi Utara), Basri Salama (Maluku Utara), dan Jacob Esau Komigi (Papua Barat).

Usai diskusi, Wakil Ketua PPUU DPD RI, Djasarmen Purba mengaku, masukan-masukan yang diterima PPUU DPD RI khusus dari akademisi bidang hukum Fakultas Hukum UISU sangat luar biasa. Bahkan mereka mengatakan bila perlu buat gerakan bagaimana agar DPD sama dengan DPR.

“Harapan kami dari sisi itu, sebaiknya dicantumkan dalam pembentukan undang-undang ini, sehingga secara legislasi yang kita perjuangkan bisa maksimal,” ungkapnya.

Menurutnya, posisi DPD selama ini sudah mulai ada kemajuan pascakeluarnya surat keputusan MK no. 92 tahun 2012 dan MK No. 87 tahun 2014 yang menyebutkan DPD harus diikutsertakan di dalam pembahasan undang-undang.

Bahkan, DPD RI punya inisitiaf. Untuk tahun ini saja, sebutnya ada 9 rancangan undang-undang antara lain rancangan undang-undang wawasan nusantara, ekonomi kreatif, perkoperasian, Jabodetabekjur (Jakarta, bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, dan Cianjur), serta pengadaan barang dan jasa (barja).

“Ini semua menjadi inisitiaf kami dengan harapan kemajuan itu bertambah artinya Tri Partit. Tiga lembaga DPD, DPR dan pemerintah bergabung untuk pembahasan undang-undang. Apabila kami tidak diikutsertakan, maka undang-undang tersebut cacat hukum,” tegasnya.

Namun, yang paling penting bagaimana amandeman undang-undang 1945 itu terlaksana, tambahnya.

Hal Senada disampaikan senator asal Sumut, Prof Hj Darmayanti.

Ia berharap agar DPD RI dapat memperkuat kapasitas kelembagaannya. Terbitnya Putusan MK tahun 2012 dan 2014 bagi DPD RI dapat memberikan motivasi bagi DPD RI untuk menjalankan fungsi legislasinya secara maksimal, tanpa dibatasi hak konstitusionalnya DPR RI ataupun pemerintah.

dpd ri SPANDUK UISU INVENTARISASI UU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRODI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UISU

Posted by on Jan 25, 2016 in Berita FH | 0 comments

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRODI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UISU

Fakultas Hukum UISU medan melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat (PKM) Semester Ganjil TA. 2015-2016 di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang berlangsung dari tanggal 20 Januari 2016 s/d 22 Januari 2016 , Peserta PKM terdiri dari 86 orang Mahasiswa yang dibagi kedalam 7 Kelompok dan ketujuh kelompok tersebut disebar pada 7 Lingkungan di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Peserta PKM adalah Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum langsung kepada Masyrakat, Sekolah-sekolah dan Pengajian-pengajian yang ada kelurahan Timbang Deli, beberapa Kelompok PKM juga melakukan gotong royong membersihkan rumah-rumah ibadah serta lingkungan sekitar Kelurahan Timbang Deli, disamping itu Kelompok-kelompok PKM  juga menyumbangkan yasin dan Al Qur’an untuk pengajian serta membagikan buku Pelajaran gratis bagi siswa-siswi SD, SMP dan SMA yang berada di sekitaran Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

Dalam Acara Penutupan yang berlangsung pada hari Jum’at Tanggal 22 Januari 2016 bertempat di Kantor Kelurahan Timbang Deli, dalam kata sambutannya Bapak Azhari, SH.,M.H selaku Lurah Kelurahan Timbang Deli beserta staff dan seluruh kepala Lingkungan  sangat menyambut baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para peserta PKM Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU tersebut, Beliau menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi yang tinggi terhadap solidaritas sosial yang ditunjukkan oleh para Mahasiswa UISU yang merupakan Peserta PKM tersebut, Beliau juga meminta agar Kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilakukan terus menerus kepada Masyrakat agar Mahasiswa UISU sebagai Agent Of Social Change and Agent Of Social Control dapat langsung mengimplementasikan Ilmu yang didapat di kampus untuk disampaikan/disosialisasikan kepada Masyarakat.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU ini telah menjadi Program rutinitas untuk setiap Tahun Ajaran, kedepannya seluruh Mahasiswa UISU Tingkat akhir diharuskan mengikuti Pengabdian Pada Masyarakat terlebih dahulu untuk dapat mengasah materi perkuliahan yang didapatnya di bangku perkuliahan. kedepannya direncanakan PKM ini akan dilaksanakan pada Masyarakar yang daerah-daerah terpencil di Provinsi Sumatera Utara.

pkm 20164 pkm 2016 3 pkm 2016

Tinjauan YuridIs TUGAS DAN KEWAJIBAN KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah

Posted by on Jan 15, 2016 in Berita FH | 0 comments

tinjauan yuridIs

TUGAS DAN KEWAJIBAN Kpu provinsi dan kabupaten/kota

dalam pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah

 

Pandapotan Tamba, SH.M.Hum[1]

 

ABSTRAK

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat  yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan pemilihan kepada daerah dan wakil kepada adalah untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang akan memimpin daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan RI. Dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah dan wakil kepada daerah akan telah dibentuk Komisi Pemilihan Umum sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah KPUD akan berpedoman pada Undang-Undang kepala daerah dan wakil kepada daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

 

Keywords ; Komisi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara Indonesia adalah Negara yang manganut faham demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 2 menentukan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Sodikin (2014:1) menyatakan Pemilihan umum disingkat menjadi Pemilu, dan selanjutnya kata pemilu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan, pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1983:329) dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara dan pemerintahannya itu.

Agar kepala daerah dan wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui Pemilihan Umum (general election). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan cirri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya  penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Dasar Hukum Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dilakukan pemilihan kepada daerah dan wakil kepada daerah, namun perkembangan hukum tata Negara kita maka saat ini dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepada daerah adalah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Revisi Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Menurut Joko J. Prihatmoko (2005:19-21) Dalam konteks ini, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah.

Pada tahun 2004, dilakukan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah di selaraskan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, hal ini untuk mengoreksi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Pada Pasal 1 angka 21 Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi wewenang khusus kepada KPUD untuk menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah.

 

Pada pemilu tahun 2009 untuk Pemilihan Legislatif dan Presiden, maka diperlukan undang-undang khusus penyelenggara pemilu yang di kenal dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sehingga KPU mempunyai kewenangan yang penuh sebagai lembaga Negara penyelenggara pemilu. Begitu juga untuk pemilu 2014 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

 

Menurut Sodikin (2014:53) Adanya ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 untuk pemilu 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 untuk pemilu 2009 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk pemilu 2014 yaitu untuk lebih menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu secara teratur dan menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis. KPU memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam koridor tugas dan wewenangnya yaitu penyelenggaraan pemilu. Seluruh aspek kegiatan yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tanggung jawab dan kewenangan KPU.

 

Amandemen UUD 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan di tingkat daerah yaitu mengenai pemilihan kepala daerah. Amandemen UUD 1945 menghasilkan rumusan baru yang mengatur pemerintahan di daerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 :”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Modul KPU (2010:2) Penyelenggaraan pemilu sangat penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

  1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
  2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional.
  3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin untuk memperoleh legitimasi.
  4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

 

 

 

Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah.

 

Pemilihan umum juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tetap terus dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Penyelenggaraan Pemilu dimaksudkan sebagai suatu pemilihan yang dilakukan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan hak untuk dipilih.

Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau kelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara, pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat.

Sejalan dengan ini Jimly Assihiddiqie (2006:174) mengatakan tujuan penyelenggaraan pemilu adalah : pertama untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai. Kedua untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili rakyat dilembaga perwakilan, ketiga untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan keempat untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga negara.

Menurut Sodikin (2014:7) Pemilu merupakan suatu keharusan bagi suatu Negara yang menamakan dirinya sebagai Negara demokrasi. Sampai sekarang Pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena Pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidak-tidaknya “ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (political representativeness). Menurut Arbi Sanit (1997:158) menyimpulkan bahwa “pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni: (1) Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, (2) Pembentukan perwakilan politik rakyat, (3) Sirkulasi elite penguasa dan (4) Pendidikan politik.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilakukan secara berkala, serta Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah harus berpedoman pada asas-asas yakni mandiri, jujur, adil,  kepastian hukum, tertib, kepentingan umumdan keterbukaan, proporsionalitas,  profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi, dan efektivitas.

 

Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat, berlakunya konstitusi negara Indonesia bersumber dari rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy).

  1. PERUMUSAN

Berdasarkan uraian diatas, Penulis merumuskan masalah adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepada Daerah.

 

  1. PEMBAHASAN.
  2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Daerah dalam Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

 

Menurut Nur Hidayat Sardini (2011:42) Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki posisi strategi, dalam perjalanan politik di Indonesia, penyelenggaraan pemilu mempunyai dinamika sendiri. Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan penjelasan mengenai eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum, karena tuntutan dinamika masyarakat. Kehidupan politik dan tuntutan demokrasi. Pembentukan badan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri diharapkan dapat berlaku adil dalam memfasilitasi pemilihan umum bagi seluruh peserta pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri yang tidak diletakkan di bawah kekuasaan pemerintah, sehingga tidak menjadi kepentingan pemerintah (kekuasaan) dan kepentingan institusi lainnya serta konflik kepentingan dalam menyelenggarakan pemilu.

 

Pemilihan umum juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tetap terus dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum dimaksudkan sebagai suatu pemilihan yang dilakukan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan hak untuk dipilih.

Menurut Titik Triwulan Tutik (2010:332) Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau kelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara, pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat.

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu Negara yang menamakan dirinya sebagai Negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

  1. Merencanakan program , anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
  2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan,     dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  5. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
  6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  7. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
  8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  10. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  11. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
  12. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
  13. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
  1. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  2. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekertaris KPU Provinsi dan Pegawai Sekertariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  4. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
  5. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  7. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
  8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

 

Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Wakil dan Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

  1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan        pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan,             dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan        perundang-undangan  dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  1. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  2. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  3. Menerima Daftar Pemilih dari PPK adalah Penyelenggara Pemilihan Guburnur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi
  4. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  5. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  6. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  7. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
  8. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  9. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  10. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  11. Mengenakan sanksi  administratif    dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  13. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan  bupati/walikota;
  15. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

 

  1. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  1. KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN KEPADA DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggaran KPU Provinsi dengan kewajiban sesuai Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

  1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  2. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
  6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU  Provinsi  dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
  9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
  10. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
  11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
  12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 10 ayat (4) berkewajiban:

  1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota           dan      lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
  12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

 

  1. PENUTUP

 

Berdasarkan urian diatas Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

  1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepada Daerah adalah merencanakan dan melaksanakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
  2. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepada Daerah adalah terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis sesuai perundang-undangan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Jakarta:Pustaka Pelajar, 1997.

Jimly Assihiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cetakan pertama. Konstitusi, press, Jakarta, 2006

Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepada daerah langsung, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Komsisi Pemilihan Umum, Modul Pemilu, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010.

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1993.

Nur Hidayat Sardini, Restorasi penyelenggaran pemilu di Indonesia , Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.

Sodikin, Hukum Pemilu Pemilu sebagai praktek Ketatanegaraan, Jakarta:Gramata Publising, 2014.

Titi Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Revisi Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

 

[1] Komisioner KPU Kota Medan Periode 2008-2013 dan 2013-2018, alumni Fakultas Hukum UISU Tahun 1995

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT FH UISU ANGKATAN I TAHUN 2015

Posted by on Des 21, 2015 in Berita FH | 0 comments

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT FH UISU ANGKATAN I TAHUN 2015

Alhamdulillah, Sabtu 19 Desember 2015 telah dimulai Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan atas kerjasama antara Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (FH UISU).

Peserta Pendidikan Profesi Advokat FH UISU Angkatan I tersebut berasal dari Alumnus-alumnus Perguruan Tinggi Swasta maupun Negeri di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia umumnya, para peserta merasa harus mengikuti PKPA yang diadakan oleh PERADI tersebut untuk bekal dalam menghadapi Era Globalisasi dan MEA kedepannya.

Dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FH UISU ini di isi oleh pengajar-pengajar yang memang sudah mumpuni dalam bidang Hukum dan Dunia Advokat, ikut dalam memberikan materi dalam PKPA tersebut adalah Bapak H.M. Dharma Bakti Nasution, SE.,SH.,MH (Pengacara Senior), Bapak Drs. Marudut Hutajulu, SH.,MH.,MM (Hakim) dan para tokoh senior lainnya dalam Dunia Advokat.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA – FH UISU) Angkatan I ini dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 2015 s/d 23 Januari 2016 dan bertempat di Gedung Auditorium Fakultas Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan, guna memberi kesempatan kepada  para Calon-calon advokat Andal dan Teruji maka bagi para Sarjana Hukum maupun Sarjana Hukum Islam lainnya yang mungkin mempunyai kemauan untuk ikut serta dalam kegiatan PKPA tersebut kedepannya dapat menghubungi Sekretariat Panitia PKPA – FH UISU di Kampus FH UISU Jl.Sisingamangaraja Teladan Medan, kesempatan ini kita berikan kepada mereka – mereka yang ingin berkarir dalam dunia Pengacara berikut disampaikan oleh Sekretaris Panitia PKPA FH UISU Bapak Ibnu Affan, SH.,M.Hum.

pkpa fh uisu pkpa uisu

WISUDA PERIODE II TAHUN 2015

Posted by on Des 16, 2015 in Berita FH | 0 comments

WISUDA PERIODE II TAHUN 2015

SELAMAT DAN SUKSES BAGI 1500 WISUDAWAN/TI UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA YANG TELAH DILANTIK PADA TANGGAL 12-14 DESEMBER 2015, SEMOGA ILMU YANG DIEMBAN DAPAT BERGUNA BAGI NUSA, BANGSA DAN AGAMA.

foto wisuda WISUDA 2 WISUDA 3 WISUDA 4

Kuliah Umum Dr. Asril Sitompul,SH.,LL.M

Posted by on Des 5, 2015 in Berita FH | 0 comments

Kuliah Umum Dr. Asril Sitompul,SH.,LL.M

Program Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU menyelenggarakan Kuliah Umum  “Keberadaan Moral dan Etika dalam Pembangunan Hukum”

Oleh : Bapak Dr. H. ASRIL SITOMPUL,SH.,LL.M (ALUMNUS FH UISU ’76)

MEDAN 30 NOVEMBER 2015

20151130_103812 20151130_102926 20151130_102829 20151130_102505 20151130_102457 20151130_101951 20151130_101818 20151130_101433 20151130_091825