Berita Terkini

BISNIS ELECTRONIC COMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

Posted by on Agu 19, 2016 in Berita FH | 0 comments

BISNIS ELECTRONIC COMMERCE  DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

AKADEMIA                                                         Vol 13 No 1, FEBRUARI 2009 ISSN No. 13.1410-1315

 

 

 

BISNIS ELECTRONIC COMMERCE  DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

Roswita Sitompul,SH,M.Hum

Dosen Kopertis Wil I dpk Fakultas Hukum UISU Medan

 

Abstrak

 

 

Dengan adanya kemajuan teknologi yang bernuansa global membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan perdagangan misanya dalam mengadakana pembelian suatu barang dengan melalui internet pembeli cukup memesan barang yang diinginkannya melalui internet dan pembayarannya dilakukan dengan kartu redit. belum ada suatu jaminan perlindungan bagi konsumen dalam mempergunakan kartu kreditnya, terutama mengenai informasi kartu kredit seseorang pada saat seseorang itu berinteraksi. Di Indonesia belum ada peraturan yang jelas yang harus dipakai dalam perdaganga  melalui internet, oleh sebab itu pemerintah harus berusaha untuk membentuk peraturan baru yang mengatur e-commerce atau cyber law dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada.Jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka berlakukulah pilihan hukum, pilihan pengadilan dan pilihan arbitrase. Jika tidak diperjanjikan para pihak maka berlakulah hukum dari siapa yang terbanyak melakukan prestasi.

 

Kata Kunci : bisnis, electronic, commerce, hukum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PENDAHULUAN

E comerce    adalah sebagai transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik. Dalam operasionalnya e commerce dapat berbentuk B to B atau (bussinis to bussinis) atau B to C (bussinis to konsumers) Khusus untuk yang terahir  (B to C), karena pada umumnya posisi konsumen tidak sekuat perusahaan yang dapat menimbulkan beberapa persoalan yang menyebabkan para konsumen agak hati-hati dalam melakukan transaksi lewat internet.

Persoalan tersebut antara lain menyangkut masalah mekanisme pembayaran, (payment mechanism) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (securiti risk). Mekanisme pembayaran dalam e comerce dapat dilakukan dengan cepat oleh konsumen dengan menggunakan elektronic payment

E comerce telah mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis  dan global, namun telah membentuk suatu masyarakat sendiri yang dinamakan don topscoot komunitas bisnis elektrnic  (electronic business community). Komunitas yang memanfaatkan cyber space, sebagai tempat bertemu, berkomunikasi, dan berkoordinasi secara intens memanfaatkan media dan infra stuktur telekomunikasi dan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari (Richardus Eko Indrajit, 2000).

Suatu hal yang sangat menarik suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang  bisnis e commerce, perusahaan e commerce yang berstatus ecomerce PT tidak mengoperasikan kegiatannya secara konvensional melainkan melalui dunia maya atau dunia syber. Bisnis e commerce dan penggunaan internet di Indonesia masih tergolong awam akan tetapi, perkembangan perusahaan e commerce di Indonesia sudah sangat banyak. Badan usaha yang masuk ke dalam bisinis e commerce tetap mempergunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta mempergunakan UU No 6 Tahun 1968 untuk Penanam Modal Dalam Negeri dan UU No 1 Tahun 1967 untuk hal Penanaman Modal Asing.

Dalam pelaksanaan bisnis electronic  commerce  tidak lagi membutuhkan suatu pertemuan antar pelaku bisnis. Kemajuan teknologi telah memungkin untuk dilakukannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang kita sebut dengan internet.

Pelaku usaha tidak lagi secara face to face harus melakukan usaha melainkan dengan jalan melakukan permintaan dan penawaran melalui perangkat lunak yang ada untuk melakukan kegiatan usaha di cyberpase tersebut.

Pelaksanaan bisnis elektronic commerce dapat terjadi dalam 4 karakter atau jenis yaitu:

  1. B2B (business to business) atau bisnis ke bisnis
  2. B2C (busines to consumer) atau bisnis ke konsumen
  3. C2B (consumer to bussiness) konsumen ke bisnis
  4. C2C ( consumers to consumers) atau konsumen ke konsumen.

Dari keempat jenis pelaksanaan bisnis e  commerce ini yang paling sering di jumpai adalah jenis B2B dab B2C. Sedang untuk C2C hanya di jumpai pada situs lelang dan dan C2B yaitu pada situs pelanggan  seperti priceline com

Menurut hasil penelitian yang dilakukan  oleh Warta Ekonomi pada penelitian melalui internet  kegiatan pelaksanaaan bisnis e commerce yang paling sering dilakukan dan jumlahnya terhitung banyak yaitu pelaksanaan jenis B2C dan B2B.

Para pihak yang mengadakan kontrak dalam hal ini adalah  Internet Servise Provider (ISP) dengan website keybase (ruang elektronik). Bahwa ISP  itu sendiri merupakan pengusaha yang menawarkan akses pada internet. Internet adalah suatu jalan bagi komputer-komputer untuk mengadakan komunikasi. Internet itu bukan tempat tapi suatu jalan untuk dilalui (Christian Crumlish, 1997).

Keybase website mengadakan perjanjian dengan ISP dalam rangka mengembangkan konsepnya. Web site/keybase membantu ISP tersebut untuk mengembangkan konsep sitenya agar akses terhadap pemakaiannya  misalnya akses infrastruktur yang diperlukan untuk pemeliharaan (maintenance) dari perangkat lunak, mengudarakan site tersebut  serta infra struktur teknis.

Untuk website/keybase adalah penting bahwa ia harus memiliki site yang dapat dibedakan dengan site  lainnya, disamping  site tersebut harus online selama 24 jam setiap hari selama 7 hari perminggu agar dapat di kunjungi para calon konsumen atau pemakai (custumer).

Aktifitas tersebut, ISP mengembangkan inteligent agent. Agen ini membantu ISP untuk mempermudah tugas-tugasnya.

Ada beberapa jenis perjanjian antara ISP dengan keybase  sebagai berikut :

  1. Perjanjian pengembangan dan Pengaturan Jaringan Elektronik (web site design and development contact).

Kegitan bisnis berupa cyber shopping misalnya, hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara bergabung dengan salah satu dari sekian banyak virtual mall yang ada. Dalam pengaturan dari pengadaan suatu urusan bisnis melalui website (dot com business), seorang dapat mendesain dan mengembangkan websitenya sendiri ataupun dengan bantuan seorang profesional  website developer berdasarkan kesepakatan dengan pedagang tersebut (merchant).

  1. Perjanjian dengan Virtual Mall

Merupakan toko atau sejumlah toko yang diurus oleh satu operator hingga pada bentuk cyber shop yang dioperasikan oleh beberapa pedagang. Dalam hal memutuskan untuk mendaftarkan e business kepada operator, sedang pedagang virtual shop harus memperhatikan hak untuk mengiklankan secara pribadi atas virtual mall, persentase operator dari pendapatan bisnis, target bisnis, pengamanan atas transaksi, servis atau pelayanan dan bisnis lain yang terdaftar dalam virtual mall  sebagai masukan untuk kompetisi.

  1. Pembayaran dengan Kartu Kredit

Seorang pedagang virtual shop dapat menerima dengan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, maka ia harus memiliki satu perjanjian dengan pengusaha kartu kredit agar pembayaran dengan kartu kredit dapat diterimanya di dalam perdagangan pada virtual shopnya.

Sebenarnya pelaksanaan bisnis ini yang tertuang dari persetujuan atau perjanjian maka dapat dilihat komponen dari e commerce dari bisnis ke konsumen (keybase/web site/ electronic merchant to electronic customer yaitu :

  1. Peserta bisnis dalam hal ini terdiri dari pihak pelaku usaha (e comerce merchant) yang melakukan atas produk atau jasa pihak yang membeli atau pengguna dari jasa yang disediakan (e costumer).
  2. Penyediaan jasa-jasa key base merupakan fasilitas- fasilitas tambahan atas penyediaan jasa-jasa jaringan yang umum (jasa-jasa bernilai tambah). Untuk menilai posisi tanggung jawab ISP dapat ditunjuk ketentuan yang berlaku  secara umum terhadap tanggung jawab para pakar di bidang otomatisasi (software) dimana tanggungjawab bidang (beroepsaansprake lijkheid) harus ditinjau dengan seksama.
  3. Hak dan kewajipan para pihak yang menetukan subtansi hubungan hukum antara keduanya seperti pembatasan atas tanggungjawab atas pemakaian.
  4. Pengamana dan privacy terutama terhadap penggunaan data-data pribadi yang dibutuhkan dalam komunikasi elektronis.
  5. Cara pembayaran jasa, atau barang dilakukan melalui credit card    dan atau electronic cash
  6. Proses terjadinya kontrak yang merupakan

pelaksanaan bisinis e comerce dikatakan oleh Julian Ding bahwa: a contract is a struck when two or more persons agree to a certain course of product (Julian Ding, 1999).

Ciri khas dari bisnis ke konsumen untuk bisnis e comerce ini adalah kontrak on line (merupakan suatu jenis kontrak baku yang di kenal dengan (take it or leave it contract) dan shrinkwrap contract (suatu kontrak dalam mana seorang pedagang menawarkan pengunaan produknya dengan syarat-syarat yang menyertai produk tersebut) serta and clik wrap contract (suatu on line  shrinkwrap contract untuk pengadaan barang-barang digital).

Dalam bidang hukum perdata bisnis, kegiatan alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik (electronic commerce) kontrak dagang tidak lagi merupakan paper based  economy tetapi  digital electronic economy. Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relative akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud.

Di Indonesia sendiri peraturan khusus tentang ini tidak ada diatur, oleh sebab itu yang menjadi landasan aspek hukum dari bisnis e commerce adalah KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan positif lainnya seperti:

  1. Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
  2. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa
  4. Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  5. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  6. Undang-undang tentang Hak Milik Kekayaan Intelektual ( UU No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No.13 Tahun 1997 tentang Paten dan UU No.14Tahun 1997 tentang Merek.

Undang-undang No.36 Tahun 1999 dan PP No.52 Tahun 2000 tentang Telokomunikasi sudah berlaku khususnya mengatur setiap orang atau institusi yang mempergunakan internet, membuka warung net, menggunakan local area network dan sejenisnya harus meminta izin dari pemerintah. Hal ini menjadikan dasar hukum dan melatar belakangi kegiatan bisnis e commerce untuk dapat berdiri dan bergerak, walaupun aspek hukum yang ditimbulkan oleh e commerce sendiri belum ada pengaturannya sehingga harus mengacu pada analogi peraturan positif yang ada.

Berbicara mengenai pemasaran lewat internet, maka perlu diketahui system www (world wide web).www awalnya dibuat di Swiss, yang merupakan client/server yang dirancang untuk menggunakan dokumen hypertext dan hypermedia via internet. www menggunakan http (hypertext transfer protocol). Untuk bertukar informasi, image dan data lain. Dokumen diformat di dalam html (hypertext markup language) (Jill.H.Ellsworth & Mattheew, 1997).

Lokasi gopher dirancang untuk memudahkan orang mencari dan melihat tampilan file dalam internet sebelum melakukan download, seperti lokasi FTP, lokasi gopher memungkinkan orang menyimpan berbagai macam file dalam bentuk, teks,gambar, video atau audio yang seseorang ingin distribusikan. Akan tetapi lokasi gopher kehilangan popularitasnya karena lokasi word wide web dapat melakukan semua yang bisa dilakukan gopher, bahkan dengan jauh lebih baik.

Lokasi www adalah lokasi yang paling mudah dikunjungi atau di akses oleh banyak orang kalangan bisnis dan individu banyak untuk membuka home page web. Semua home page adalah informasi inisial yang dilihat pengguna saat mereka masuk ke dalam lokasi web seseorang.

Pilihan Hukum Pelaksanaan Transaksi Bisnis E Commerce 

Internet yang merupakan suatu jarigan telekomunikasi mempunyai karakteristik akses global, artinya setiap orang dapat mengakses internet kapan saja, dimana saja dan sekali gus dapat berkunjung dari satu informasi web ke web yang lain tanpa adanya pembatasan wilayah kekuasaan hukum suatu Negara dengan kata lain dapat menembus informasi suatu Negara.

Bisnis e commerce sendiri yang mempergunakan jaringan internet memberikan suatu permasalahan dalam bidang choice of law (pilihan hukum) artinya pelaksanaan bisnis e-commerce harus mengacu kepada peraturan hukum yang mana, apabila terjadi suatu sengketa di dalam bisnis e-commerce. Tentu saja para pihak dalam bisnis e commmerce itu adalah konsumen dan pelaku usaha baik pelaku bisnis e-commerce, pelaku usaha kartu kredit (finance), pengiriman barang (shipping) sampai pada pelaku usaha telekomunikasi (jasa internet) atau sering disebut dengan Internet Service Provider (ISP).

Jika terjadi bisnis internasional yang dilakukan dengan cara konvensional, maka terjadi permasalahan hukum sendiri, yaitu permasalahan hukum perdata internasional. Dikatakan demikian karena transaksi bisnis internasional melibatkan masing-masing Negara. Permasalahannya yaitu masing-masing Negara berdaulat sehingga dalam suatu Negara pada dasarnya hanya berlaku sistim hukum nasional saja. Karena masing-masing mempunyai sisitim hukum nasional masing-masing maka terjadilah pertentangan antara hukum nasional yang satu dengan hukum nasional yang lain. Timbul persoalan hukum mana yang berlaku dalam satu transaksi bisnis antar Negara tersebut.

Dalam teori-teori dalam hukum perdata internasional dan traktak-traktak mengenai transaksi bisnis internasional maka persoalan tersebut dapat dijawab. Dalam hukum Perdata Internasional ada dikenal pilihan hukum, pilihan pengadilan, pilihan arbitrase.

Jadi dalam transaksi bisnis Internasional terserah kepada mereka sendiri untuk memilih hukum mana yang ingin diperlakukan terhadap transaksi bisnis mereka misalnya pengusaha Indonesia mengadakan transaksi jual beli dengan pengusaha Malaysia, mereka dapat memilih hukum Indonesia atau hukum Malaysia, sehingga memperoleh kepastian tentang hukum yang berlaku apabila terjadi perselisihan.

Disamping melakukan pilihan hukum ((choice of law) para pihak juga dapat memilih pengadilan (choice of court) yaitu pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara apabila terjadi sengketa. Demikian juga kebebasan memilih arbitrase (choice of arbitration), apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tertentu. Jadi harus ditegaskan dalam perjanjian kontrak bisnis internasional, jika para pihak tidak memilih hukum maka berlaku azas hukum perdata internasional “the most characteristic connection” yang menetukan bahwa hukum yang berlaku paling karakteristik. Pihak  yang melakukan prestasi yang karakteristik ini adalah pihak hubungan terdekat atau mempunyai atau kepentingan terbanyak dalam kontrak tersebut. Misalnya dalam perjanjian jual beli barang internasional, pihak penjual adalah pihak yang melakukan prestasi yang terbanyak karena ia menyediakan, mengumpulkan, mengepak mengangkut dan menyerahkan barang kepada pembeli. Sementara pembeli hanya menyerahkan sejumlah uang saja, karena itu yang berlaku adalah hukum dari Negara penjual.

Bagaimana dengan bisnis e- commerce ? hal yang menarik dalam bisnis ini adalah dokumen perjanjian atau kontrak transaksi adalah adalah standard contract (kontrak baku) yang sifatnya take it or leave it contract.

Biasanya cyber commercial crime muncul ketika terjadi cedera janji atas kontarak sehubungan dengan transaksi-transaksi e commerce, seperti:

  1. Jual beli consumer goods yang banyak ditawarkan melalui tayangan situs internet melalui pola B to C (business to consumers)
  2. Kontrak dagang B to B (business to business)

Demikian pula pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab 1 Pasal 1(11) menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen sedangkan Pasal 1 (12) menyatakan Badan Perlindungan Konsumen Nasioanal adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya perkembangan perlindungan konsumen.

Sementara itu Undang-undang No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak juga keberadaannya sudah dirasakan oleh masyarakat, Dalam pengertian inilah seyogiannya sementara hukum tata maya belum dimiliki, guna mengantisipasi sengketa cyber commercial crime yang potensial yang banyak berfariasi, turunan UU No 36 Tahun 1999 tentang Tekomunikasi berupa tentang Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Tata Maya adalah sangat direkomendasikan, mengacu juga pada UU No 30 Tahun 1999. Organisasi-organisasi professional dan asosiasi –asosiasi penyelenggara dan jasa telekomunikasi serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat seharusnya dapat diharapkan sebagai sumber daya terbentuknya ADR dibidang tata maya.

Perlindungan Konsumen Atas Jaminan Kerahasiaan Informasi Konsumen Pemakai Jasa Internet.

Dalam bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedang kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dalam penggunan suatu barang dan jasa, konsumen dirugikan harta bendanya, kesehatan phisik dan keamanannya maka ia berhak untuk didengar pengaduan/laporannya oleh aparat pemerintahan atau gugatannya di lembaga peradilan yang berwenang.

Pelaku usaha untuk bisnis e-commerce yang berbasis internet, lintas batas informasi antara penjual dan pembeli menimbulkan topik persoalan yang berhubungan kerahsiaan informasi yang diberikan oleh pembeli pada saat ia menyatakan setuju untuk menyerahkan data elektronik financial yaitu: kartu kredit kepada penjual. Aspek hukum tentang kerahasiaan informasi ini harus dapat dijamin oleh sistim dan teknologi situs penjual dan tidak semua pihak dapat mengakses data-data yang sedang berlangsung.

Dalam aspek ini pula perkembangan tetang kerahasiaan data akan menentukan sejauh mana tingkat kepercayaan konsumen dalam memanfaatkan jaringan e-commerce untuk kepentingan transaksi mereka. Tingkat kepercayaan tersebut akan menentukan rasa aman yang diberikan oleh situs-situs financial. Dalam kerangka kerahasiaan elektronik ini pula maka diperlukan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Bila memperhatikan Pasal 3 huruf d dan f dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 yaitu:

  1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan infomasi serta akses untuk mendapatkan informasi
  2. Meningkatkan kwalitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan /atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Maka sebenarnya ada suatu kewajipan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang berbasis internet seperti pelaksanaan bisnis e-commerce untuk menciptakan situs (web sites) yang mempunyai tingkatan keamanan yang terjamin dan bertanggungjawab kepada konsumen pengguna internet.

Mengenai pembobolan informasi kartu kredit seseorang dalam bertransaksi maka disatu sisi perlu ditinjau hukum perlindungan mana yang harus dipakai. Undang undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur tentang jaminan kerahasiaan data konsumen.

Akan tetapi untuk masalah konsumen seperti data kartu kredit yang sering dipergunakan dalam transaksi yang berbasis internet maka tinjauan hukumnya mengacu kepada Undang-undang  No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Walaupun menegenai peraturan internet ataupun e- commerce belum ada, akan tetapi untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu aspek hukum yang ditimbulkan dalam transaksi perdagangan melalui internet dapat mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia.

Kesimpulan

  1. Di Indonesia belum ada satu peraturan yang mengatur transaksi perdagangan melalui inter net oleh sebab itu kita mengacu kepada aturan-aturan hukum yang sudah ada, yang ada hubungannya dengan bisnis e commerce.
  2. Sistim informasi harus mengacu kepada kepentingan konsumen dalam arti mengacu pada akses yang secara mudah dapat dilakukan, sistim informasi yang jujur dan dapat menjamin keamanan serta kenyaman dari konsumen pengguna jasa internet.

Dasar hukum dari sistim informasi atas kepentingan hukum konsumen adalah GBHN 1998 mengenai pencantuman Nusantara 21 dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen (UUNo 8 Tahun 1999) dan perkembangan teknologi informasi (UU No 36 Tahun 1999 dan PP No 52 Tahun 2000).

  1. Pilihan hukum atas transaksi bisnis e-comerce di Indonesia mengacu kepada UU No 30 Tahun 1999 yaitu mengenai arbitrase atau aternatif penyelesaian sengketa, dimana pada umumnya setiap perdagangan atau bisnis melalui internet memakai klausula baku (standard contract) dan menjadi kebiasaan bahwa salah satu ketentuan seperti mengutip dari satu situs local.

 

DAFTAR PUSTAKA

Crumlish Christian, The ABCs of internet, Sybex, San Fransisco, 1997.

Ding Julian, E Commerce, Law & Practise, Sweet & Maxwell, Asia, 1999.

Darus Mariam, E Commerce Tinjauan Dari Aspek Keperdataan, Pusat Study Hukum dan Kemasyarakatan dan PEG, Seminar Nasional Cyeber Law, Medan, 2001

Ellsworth Jill H & Matthew V. Ellsworth, Marketing On The Internet (Pemasaran Internet) PT Gramedia Widyasarana Indonesia, Jakarta, 1997.

Eko Indrajit Richardus, Pengantar Konsep Dasar Manajemen Sistim Informasi dan Teknologi Informasi, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Settles Craig, Langkah-langkah Penting Cyber Marketing Menuju Sukses, Elec Media Komputindo, Jakarta, 1997.

Steiner Josef, Reverensi Visual Internet, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1997.

Warta Ekonomi No 26/XII/13 November 2001, Model Baru Bisnis Dotcom.

Warta Ekonomi No.01/XII/ 8 Januari 2001. New Economy Bukan Sekedar Internet

PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG MANGSA SALAH LAKU PENGAMAL PERUBATAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Posted by on Agu 19, 2016 in Berita FH | 0 comments

PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG MANGSA SALAH LAKU PENGAMAL PERUBATAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG MANGSA SALAH LAKU PENGAMAL PERUBATAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

 

Roswita Sitompul,[1] dan P.M. Asmah Laili Yeon[2]

[1] Universiti Islam Sumatera Utara, roswita_sitompul@yahoo.com

[1] Universiti Utara Malaysia, asmah485@uum.edu.my

 

ABSTRAK

 

Pada masa kini adalah menjadi perkara biasa tuntutan tentang kelalaian  dalam perkhidmatan perubatan yang melibatkan pengamal perubatan. Kelalaian ini  meliputi  kesalahan memberikan diagnosis, memberikan rawatan yang salah dan kegagalan  menjalankan rawatan, mengakibatkan pesakit mendapat  kecacatan   ataupun meninggal dunia. Objektif kajian ini  adalah: (i) menganalisis usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya salah laku pengamal perubatan: (iii) menganalisis undang-undang yang memberi perlindungan dan menangani mangsa  salah laku  pengamal perubatan. Kajian ini bersifat kualitatif bagi membuat deskripsi tentang  perbandingan sosio-perundangan. Penyelidikan ini menggunakan  pelbagai kaedah dalam pengumpulan data,  meliputi  kajian kepustakaan,  kajian dokumentasi, pemerhatian,  temu bual dan soal selidik. Data dianalisis dengan metod analisis  kandungan-ujian t. Dapatan kajian menunjukkan dalam hal perlindungan undang-undang bagi mangsa, terdapat 5 parameter yang memiliki nilai sig < 0.05. Bererti perlindungan undang-undang terhadap mangsa salah laku lebih baik di Malaysia daripada di Indonesia, Hal ini terbukti kerajaan Malaysia bertanggung jawab terhadap tort yang dilakukan oleh pengamal perubatan mengikut seksyen 34 (b) Akta Perubatan1971 (Akta 50). Sedang di Indonesia kelalaian dinyatakan dalam Kanun Keseksaan Seksyen 359 dan 360,  dan Undang-Undang Seksyen 1365 dan 1239,  sedangkan di Malaysia dinyatakan dalam tort. Di Indonesia belum efektif perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku meskipun sudah ada undang-undang Nombor 29 Tahun 2004 tapi tidak memihak pesakit, akan tetapi lebih memihak pada perlindungn pengamal perubatan.

 

 

 

Kata kunci: perbandingan, undang-undang, kelalaian, salah laku, pengamal perubatan.

 

 

 

PENGENALAN

Manusia saling memerlukan antara satu dengan lain untuk memenuhi keperluan hidup, sehingga dengan itu terjadilah interaksi sosial yang merupakan kunci kepada semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi juga merupakan aktiviti timbal balik antara sesama individu dalam suatu pergaulan hidup bersama (Abdul Djamali dan Lenawati Tedjapermana, 1988: 1-2). Begitulah halnya dengan hubungan pengamal perubatan dengan pesakit, yang difokuskan pada hubungan dari segi undang-undang yang berlaku antara pengamal perubatan dengan pesakit.

Profesion pengamal perubatan di Indonesia dan di Malaysia memang merupakan suatu profesion yang khusus dan sangat dihormati. Profesion ini dianggap mulia oleh masyarakat kerana pengamal perubatan ialah penyelamat kehidupan dan keselamatan manusia di muka bumi ini.

Dari sisi lain, profesion pengamal perubatan banyak juga diamati oleh masyarakat, sama ada melalui media cetak mahupun media elektronik tentang perbuatan mereka  yang melanggar undang-undang, tidak berperikemanusiaan dan tidak layak serta merugikan pesakit mereka, khasnya dalam hal berkaitan perkhidmatan kesihatan.

Saat kini media massa kerap melaporkan tentang kes saman tuntutan sivil atau jenayah kepada pengamal perubatan atau pengurusan hospital oleh masyarakat pelanggan perkhidmatan perubatan yang menjadi mangsa tindakan salah laku pengamal perubatan atau kelalaian perubatan.

Satu contoh kes salah laku pengamal perubatan ialah tindakan seorang pakar sakit puan terhadap seorang pesakit bernama Augustina yang dikatakan mesti menjalani pembuangan rahim. Sebelum pembedahan dilakukan, pesakit tersebut dimestikan menerima suntikan dan meminum antibiotik dos tinggi, tiga kali sehari selama tujuh hari.

Selepas meminum anti biotik tersebut keadaan pesakit tersebut semakin tenat sehingga terpaksa dibawa ke hospital oleh suaminya untuk mendapatkan pandangan kedua. Dari sudut pandangan kedua itu diketahui bahawa antibiotik yang diminum oleh Augustina ternyata membawa kerosakan kepada buah pinggangnya, kerana dos yang diberikan kepadanya terlalu tinggi. Akhirnya Augustina dibawa ke Singapura untuk menjalani rawatan. Setelah menjalani pemeriksaan disalah satu hospital terkemuka, Augustina didapati tidak perlu menjalani pembedahan pembuangan rahim,  cukup dengan rawatan sinar laser selama 10 minit (Charles M Tampubolon, 2009).

Di Malaysia juga  ada kes kecuaian fakta yang melibatkan Foo Fio Na lawan Dr Soo Fook Mun & Anor [2007] 1 CLJ 229  Perayu (Foo Fio Na) menjadi lumpuh sepenuhnya selepas menjalani pembedahan di hospital responden kedua (Dr. Soo Fook Mun) kerana kecederaan tengkok (terkehel vertebra). Perayu mendakwa bahawa kelumpuhannya adalah disebabkan prosedur rawatan responden pertama, seorang pakar bedah ortopedik di hospital tersebut dan ia mengemukakan tuntutan terhadap responden kerana kecuaiannya.

Perayu memenangi kesnya di Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Tinggi dengan kos ditanggung oleh responden. Begitu juga perintah Mahkamah Tinggi mengenainya dikekalkan dan deposit dikembalikan kepada perayu.

Meskipun sudah ada peraturan undang-undang yang mengatur, sejak mula  mengambil tindakan perubatan terhadap pesakit, setiap pengamal perubatan perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, akan tetapi salah laku masih tetap marak terjadi di masyarakat maknanya masyarakat risau dengan perkhidmatan kesihatan.

 

ULASAN KARYA

 

Salah laku ialah perbuatan jahat seorang pakar, kekurangan dalam kemahiran yang di bawah standard, tidak berhati-hatinya seorang pakar dalam menjalankan kewajipannya mengikut  undang-undang, amalan yang buruk atau illegal (haram) atau perbuatan yang tidak bermoral (H.M.Soedjatmiko, 2001: 3).

Seorang pengamal perubatan dikatakan melakukan salah laku apabila ia melakukan tindakan perubatan yang salah (wrong doing) atau ia tidak cukup mengurus orang yang dirawatnya (neglect patient by giving not or not enough care to the patient) (Muladi, 1990).

Salah laku ialah suatu istilah yang mempunyai makna yang buruk, yang bersifat stigmatis. Sebenarnya istilah salah laku itu bukan hanya ada pada profesion pengamal perubatan, namun ternyata di luar negara sekalipun istilah salah laku selalu dikaitkan  dengan  profesion perubatan.

Salah laku sebenarnya tidak sama dengan kelalaian. Kelalaian termasuk dalam erti salah laku tetapi dalam salah laku tidak selalu ada unsur kelalaian. Salah laku mempunyai pengertian yang sangat luas daripada kelalaian, kerana selain merangkumi kelalaian, istilah salah laku merangkumi tindakan yang dilakukan dengan sengaja (intentional, dolus, onzettelijk) dan melanggar undang undang. Ini  bererti bahawa dalam perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersirat adanya suatu motif (mens rea quilty mind), sedangkan erti kelalaian lebih berdasarkan ketidak sengajaan (culpa) kerana  kurang teliti, kurang berhati-hati, acuh tak acuh, sembrono, dan tidak mempedulikan  orang lain. Namun akibat yang timbul bukanlah menjadi tujuannya.

Dalam Seksyen 29 Akta Perubatan 1971 (Akta 50) masih diguna istilah perlakuan keji dalam sesuatu bidang profesion untuk mengatakan salah laku dalam konteks pengamal perubatan (C.R.A .Martin, 1979)[3]

Di Malaysia terdapat tata kelakuan Pengamal Perubatan yang pada prinsip amnya menetapkan bahawa pengamal perubatan perlu mengelakkan diri daripada berkelakuan keji dalam profesionnya atau mengelakkan diri daripada melakukan salah laku yang serius. Yang dikatakan berkelakuan keji dalam konteks pengamal perubatan bukanlah merujuk pada sebarang orang,  tetapi  terhadap perlakuan pengamal perubatan. Dalam kes R Iwn General Medical Council (1930) 1 KB 562 CA, telah diputuskan bahawa salah laku yang serius telah dihakimi berdasarkan kaedah-kaedah bertulis yang mengawal profesion perubatan. Sebenarnya ini adalah prinsip am yang berkaitan dengan perbuatan atau kelakuan yang dianggap keji dari segi profesion perubatan. Majlis Perubatan Malaysia telah pun menyediakan dan menyenaraikan bentuk-bentuk perlakuan profesion dan tingkah laku peribadi yang perlu diambil perhatian oleh pengamal perubatan.

Bentuk-bentuk perlakuan profesion dan tingkah laku peribadi berkenaan telah dibahagikan oleh Majlis Perubatan Malaysia kepada 4 tajuk,[4] iaitu: (a) mengabaikan atau tidak mempedulikan tanggung jawab profesion: (b) menyalahgunakan keistimewaan dan kemahiran profesion: (c) perlakuan yang menjatuhkan nama baik profesion perubatan: dan (d) pengiklanan, pemancingan dan kesalahan profesion lain yang berkaitan.

 

Berdasarkan Undang-Undang Nombor 29 Tahun 2004 tentang Amalan  Kedoktoran di Indonesia,  pengamal perubatan ialah lulusan pendidikan perubatan baik di dalam mahupun di luar negeri yang diiktiraf oleh kerajaan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam Seksyen 36 dinyatakan setiap pengamal perubatan yang melakukan Amalan Kedoktoran di Indonesia wajib memiliki surat sijil  amalan. Surat sijil amalan dikeluarkan oleh pejabat kesihatan yang berkuasa di daerah atau kota tempat Amalan Kedoktoran itu dilaksanakan.

Pengamal perubatan ialah sesiapa yang berdasarkan undang-undang memiliki kuasa yang secara mandiri bertanggungjawab melaksanakan ilmu perubatan mengikut ruang lingkupnya atau sebahagian ruang lingkup tersebut serta memanfaatkan kuasa secara nyata (WB.Vander Mijn, 1988).

Berdasarkan Akta Perubatan 1971 (Akta 50) Malaysia doktor adalah pengamal perubatan yang berdaftar mengikut peruntukan Akta Perubatan 1971 (Akta 50).

Jika merujuk Akta Perubatan 1971 (Akta 50) Seksyen 14 (2A) Malaysia, pengamal perubatan berdaftar penuh merujuk kepada seseorang yang diluluskan atau mana-mana institusi lain yang disahkan oleh Menteri dan Majlis Perubatan Malaysia serta telah mendapat pengalaman yang secukupnya semasa berada di bawah pendaftaran bersyarat seperti mana yang telah ditetapkan oleh Majlis Perubatan Malaysia. Peruntukan akta ini terpakai kepada pengamal perubatan di Malaysia.

 

Objektif Kajian

 

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara perbandingan perlindungan undang-undang salah laku pengamal perubatan di Indonesia dan Malaysia dalam aspek berikut:

  1. Bagaimana perlindungan hukum bagi mangsa salah laku pengamal perubatan di Indonesia dan Malaysia.
  2. Mengapa kerajaan tidak kuat kuasa mengatasi terjadi salah laku pengamal perubatan di Indonesia dan Malaysia

 

 

KAEDAH PENYELIDIKAN

 

Kajian ini menggunakan kaedah kajian undang-undang dan kajian perbandingan undang-undang yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kualitatif dan merupakan pendekatan utama dalam melaksanakan kajian ini. Kaedah kualitatif digunakan dengan melakukan temu bual, pemerhatian dan kajian dokumentasi. Kaedah kualitatif juga menggunakan soal selidik sebagai teknik pengumpulan data untuk menjawab persoalan mengapa undang-undang dan kuasa pemerintah di Indonesia dan Malaysia tidak dapat dijalankan secara maksimum dalam mencegah terjadinya salah laku dalam kalangan pengamal perubatan.

Oleh sebab itu kajian bukan hanya untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi lebih jauh lagi untuk mengetahui  sebab terjadi, siapa yang berkaitan dan bagaimana kejadian tersebut berlaku.

Kaedah kualitatif digunakan dalam penyelidikan ini berdasarkan  dua alasan: (a)  penyelidikan ini bermaksud untuk menghuraikan alur peristiwa secara kronologi, menilai sebab dan akibat dalam lingkup pendapat orang-orang tempatan dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Melalui penyelidikan kualitatif ini diharap akan diperoleh pelbagai maklumat yang boleh digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu tentang tatakelakuan manusia: (b) penyelidikan ini akan menggunakan fakta-fakta dan teks visual yang menghuraikan kejadian-kejadian dan masalah serta pemahaman dalam kehidupan individu.

 

Kajian ini juga menggunakan kaedah perbandingan undang-undang. Perbandingan undang-undang menitik beratkan segi perbandingan sifat undang-undang, bukan dari segi undang-undangnya. Yang menjadi teras pengertian perbandingan undang-undang adalah membandingkan sistem-sistem undang-undang (Romli Atmasasmita, 1996).

Kajian ini melihat perbandingan undang-undang antara Indonesia dan Malaysia, dengan maksud mengadakan pembaikan undang-undang dengan cara mengadakan pembaharuan undang-undang dan pembangunan dasar sebagai sarana pengkajian untuk mencapai teori undang-undang yang bersifat universal.

Populasi dalam kajian ini ialah masyarakat Indonesia dan Malaysia yang dipilih berdasarkan suatu kriteria tertentu dan mempunyai ciri-ciri khusus yang erat hubungannya dengan kajian ini. Sampel dalam kajian ini ialah sampel proporsi atau sampel imbangan. Ini dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan teknik sampel berstrata atau mengikut wilayah. Ada kalanya  subjek yang terdapat pada setiap strata atau wilayah tidak sama banyak. Oleh sebab itu untuk memperoleh sampel yang mewakili subjek dari setiap strata atau setiap wilayah, maka sampel itu ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam strata atau wilayah masing-masing (Suharsimi Arikunto, 1997).

Jumlah Sampel di Indonesia sebanyak 353 orang sedang dari Malaysia 170 orang. Sebelum mengadakan kajian sudah dilakukan kajian rintis terlebih dahulu, kajian sebenar dan keboleh percayaan instrumen kajian.

 

DAPATAN KAJIAN

 

Sebelum dilakukan ujian t terlebih dahulu dikemukakan analisis purata (mean) perlindungan hukum bagi mangsa salah pengamal perubatan di kedua-dua negara, sepertimana yang dinyatakan dalam Jadual 1 di bawah ini

Jadual 1

Analisis Purata (Mean)

 

No Perlindungan Undang-Undang Bagi Mangsa Salah Laku Pengamal Perubatan Negara Mean Std. Deviation Std. Error Mean
1 Mesti Ada  Perlindungan Undang-Undang Untuk Mangsa Indonesia 4.2040 .90660 .04825
  Malaysia 3.7471 .90405 .06934
2 Hak Mangsa Membuat Tuntutan Terhadap Pengamal Perubatan dan Hospital Indonesia 4.1473 .93896 .04998
  Malaysia 3.9647 .80600 .06182
3 Kes Salah Laku  yang Terjadi dalam Masyarakat Sudah Seimbang dengan  yang Difailkan di Mahkamah Indonesia 3.0822 1.12641 .05995
  Malaysia 3.3059 1.05498 .08091
    4 Kes Salah Laku  Sebaiknya Diselesaikan Mengikut  ADR Indonesia 3.3144 1.07410 .05717
Malaysia 3.8000 .88779 .06809
    5 Lembaga Pengamal Perubatan  Berperanan Penting Indonesia 3.7592 .91162 .04852
  Malaysia 3.8471 .74589 .05721
6 MKDK/MPM Berperanan dalam Pendedahan Kes Indonesia 4.1700 .76834 .04089
Malaysia 4.0706 .78126 .05992
7 Keseriusan Polis Dalam Pendedahan Kes Indonesia 4.1813 .81603 .04343
Malaysia 4.0882 .78324 .06007
8 Keseriusan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Mangsa Indonesia 3.3626 1.18656 .06315
Malaysia 3.6588 1.22163 .09369

 

4.0 Analisis Dapatan Kajian

4.1.1 Harus Ada Perlindungan Undang-Undang bagi Mangsa

Berdasarkan Jadual 1 diketahui bahawa terdapat perbezaan nilai purata (mean) terhadap pernyataan bahawa mesti ada perlindungan undang-undang untuk mangsa, antara Indonesia dan Malaysia, di mana purata (mean) di Indonesia 4.20 lebih tinggi daripada mean di Malaysia 3.74. Hal ini bererti bahawa responden di Indonesia lebih  menghendaki adanya perlindungan undang-undang bagi pesakit daripada responden di Malaysia.

4.1.2 Setiap Mangsa Mempunyai Hak Membuat Tuntutan Terhadap Pengamal Perubatan dan Hospital

Berdasarkan Jadual 6.9 diketahui bahawa terdapat perbezaan nilai purata (mean) terhadap pernyataan bahawa setiap mangsa mempunyai hak membuat tuntutan  terhadap pengamal perubatan dan hospital, antara Indonesia dan Malaysia, di mana mean di Indonesia 4.14 lebih tinggi daripada mean di Malaysia 3.96. Hal ini bererti bahawa responden di Indonesia lebih menuntut adanya hak mangsa untuk mengadakan tuntutan terhadap pengamal perubatan dan hospital daripada di Malaysia.

4.1.3  Kes Salah Laku Pengamal Perubatan yang Terjadi dalam Masyarakat     

          Sudah Seimbang dengan Jumlah yang Difailkan di Mahkamah

 

Berdasarkan Jadual 1 diketahui bahawa terdapat perbezaan nilai purata(mean) terhadap pernyataan bahawa kes salah laku yang terjadi  dalam masyarakat sudah seimbang dengan yang difailkan di mahkamah, antara Indonesia dan Malaysia, di mana mean di Indonesia 3.08 lebih rendah daripada di Malaysia 3.30. Hal ini bererti bahawa kes salah laku pengamal perubatan yang sampai ke mahkamah lebih banyak di Malaysia daripada di Indonesia.

 

4.2.4 Kes Salah Laku Pengamal Perubatan Sebaiknya Diselesaikan Mengikut Alternative Dispute Resolution (ADR)

 

Berdasarkan Jadual 1 diketahui  bahawa   terdapat  perbezaan nilai mean  terhadap pernyataan bahawa kes salah laku pengamal perubatan sebaiknya diselesaikan mengikut ADR, antara Indonesia dan Malaysia, di mana purata (mean) di Indonesia 3.31 lebih rendah daripada purata (mean) di Malaysia 3.8. Hal ini bererti bahawa responden di Malaysia lebih setuju kes salah laku pengamal perubatan itu diselesaikan melalui ADR.

 

4.2.5 Lembaga Pengamal Perubatan Berperanan Penting dalam Mengawasi dan Membina Pengamal Perubatan

 

 

Berdasarkan Jadual 1 diketahui bahawa terdapat perbezaan nilai purata (mean) terhadap pernyataan bahawa lembaga pengamal perubatan berperanan penting dalam mengawasi dan membina pengamal perubatan, antara Indonesia dan Malaysia, di mana purata (mean) di Indonesia 3.75 lebih rendah daripada purata (mean) di Malaysia 3.84. Hal ini bererti bahawa responden di Malaysia lebih menghayati peranan lembaga pengamal perubatan dibandingkan dengan responden di Indonesia.

 

4.2.6 Majlis Kehormatan Disiplin Pengamal Perubatan Indonesia MKDKI/ Majlis Perubatan Malaysia (MPM) Berperanan dalam Pendedahan Kes

 

 

Berdasarkan Jadual1 diketahui bahawa terdapat perbezaan nilai purata (mean) terhadap pernyataan bahawa MKDKI/MPM beperanan dalam pendedahan kes salah laku pengamal perubatan, antara Indonesia dan Malaysia, di mana purata (mean) di Indonesia 4.17 lebih tinggi daripada purata (mean) di Malaysia 4.07. Hal ini bererti bahawa menurut responden MKDKI/MPM lebih berperanan di Indonesia daripada di Malaysia.

 

4.2.7 Keseriusan Polis dalam Mendedahkan Kes Salah Laku

 

Berdasarkan Jadual 1 diketahui bahawa terdapat perbezaan nilai purata (mean) terhadap penyataan tentang  keseriusan polis mendedahkan kes salah laku pengamal perubatan, antara Indonesia dan Malaysia, di mana purata (mean) di Indonesia 4.18 lebih tinggi daripada purata (mean) di Malaysia 4.08. Hal ini bererti bahawa menurut responden, polis lebih serius dalam mendedahkan kes salah laku di Indonesia daripada di Malaysia.

4.2.8 Keseriusan Hakim Memberikan Perlindungan Kepada Mangsa Salah   Laku Pengamal perubatan

 

Berdasarkan Jadual 1 diketahui bahawa terdapat perbezaan nilai purata (mean) terhadap penyataan tentang  keseriusan hakim memberikan perlindungan kepada mangsa salah laku pengamal perubatan antara Indonesia dan Malaysia, di mana purata (mean) di Indonesia 3.36 lebih rendah daripada (mean) di Malaysia 3.65. Hal ini bererti bahawa menurut responden, hakim di Malaysia lebih serius memberikan perlindungan kepada mangsa salah laku pengamal perubatan daripada hakim di Indonesia.

Selanjutnya untuk mengetahui signifikan tidaknya perbezaan tersebut di atas, dapat dilihat dari hasil ujian t berikut:

Jadual  5

Levene’s Test for Equality of Variances

  No                   Parameter F Sig. T Df Sig. (2-tailed)
1        Mesti Ada  Perlindungan

Undang- Undang Untuk Mangsa

  1.151 .284 5.403 521 .000  
      5.409 334.650 .000  
2        Setiap Mangsa Mempunya

Hak    Untuk Mengajukan Tuntutan Kepada Pengamal Perubatan dan Hospital

  7.103 .008 2.178 521 .030  
      2.297 383.459 .022  
3        Kes Salah Laku Dalam

Masyarakat Sudah Seimbang dengan yang Difailkan Di Mahkamah

  .493 .483 -2.171 521 .030  
      -2.222 354.241 .027  
4        Penyelesaian Kes Salah

Laku    Sebaiknya Mengikut ADR

  18.113 .000 -5.112 521 .000  
      -5.461 396.620 .000  
5        Lembaga Pengamal

Perubatan   Berperanan Penting

  14.609 .000 -1.093 521 .275  
      -1.171 400.179 .242  
6        MKDK/MPM Berperanan

Dalam    Pendedahan Kes

  .495 .482 1.378 521 .169  
      1.370 328.847 .172  
   7     Keseriusan Polis  Dalam

Pendedahan Kes

 

  2.842 .092 1.238 521 .216
      1.255 346.420 .210  
8         Keseriusan Hakim Memberikan   Perlindungan Kepada Mangsa          .052 .819 -2.648 521 .008  
      -2.622 325.218 .009

 

Berdasarkan Jadual 5 di atas diketahui bahawa terdapat lima parameter yang memiliki nilai sig. < 0.05 iaitu: (1) mesti ada perlindungan undang-undang untuk mangsa: (2) setiap mangsa mempunyai hak mengemukakan dakwaan kepada pengamal perubatan dan hospital: (3) kes salah laku yang terjadi dalam masyarakat sudah seimbang dengan yang difailkan di mahkamah: (4) kes salah laku pengamal perubatan sebaiknya diselesaikan mengikut ADR: dan (5) keseriusan hakim memberikan perlindungan kepada mangsa salah laku.

Hal ini bererti bahawa terdapat perbezaan perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku pengamal perubatan di Indonesia di Malaysia, di mana perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku pengamal perubatan lebih baik di Malaysia daripada di Indonesia.

 

5.0 Ujian T Beza Perlindungan Undang-Undang untuk Mangsa Salah Laku

 

Ujian t dilakukan untuk mengetahui perbezaan antara Indonesia dan Malaysia dalam terjadinya salah laku, dan bagaimana pelaksanaan perlindungan undang-undang dilihat dalam jadual dibawah ini

 

 

Jadual 6

Uji Beza Perlindungan Undang-Undang untuk Mangsa Salah Laku Pengamal Perubatan

No  Variabel Comparative    Mean       T Sig(2-tailed) Keterangan
1. Polisi -0.669     -9.686      0.000       **
2. Pesakit -0.661     -8.485      0.000       **
3. Pengamal Perubatan -0.330     -4.747      0.000       **
4. Hakim -0.655     -7.759      0.000       **
5. MMC -0.720     -4.922      0.008       **

 

Keterangan    ns = non signifikan

** = signifikan pada a 5%.= 0.05

* = signifikan pada a 10%.= 0.10

 

Merujuk Jadual 6 di atas, diketahui bahawa dalam perlindungan undang-undang untuk mangsa salah laku pengamal perubatan terdapat perbezaan yang signifikan antara responden polis di Indonesia dan Malaysia yang tingkat kepercayaan 95 peratus kerana nilai signifikansi < dari 0.05 iaitu 0.000 dengan nilai mean -0.669 bererti menurut responden polis bahawa lebih rendah perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku pengamal perubatan di Indonesia daripada di Malaysia.

Sedangkan untuk responden pesakit di Indonesia dan Malaysia terdapat perbezaan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia terhadap perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku pengamal perubatan dengan tingkat kepercayaan 95 peratus kerana nilai signifikansi > 0.05 iaitu 0.000 dengan nilai mean 0.661yang bererti bahawa menurut responden pesakit bahawa lebih rendah perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku pengamal perubatan di Indonesia dari pada di Malaysia.

Akan tetapi menurut responden pengamal perubatan terdapat perbezaan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia terhadap perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku pengamal perubatan dengan tingkat kepercayaan 95 peratus kerana nilai signifikansi < 0,05 iaitu 0.000 dengan nilai mean 0.330 bererti menurut responden pengamal perubatan lebih rendah perlindungan undang-undang untuk mangsa salah laku pengamal perubatan di Indonesia daripada di Malaysia.

Sedangkan untuk responden hakim di Indonesia dan Malaysia terdapat perbezaan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia terhadap perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku pengamal perubatan dengan tingkat kepercayaan 95 peratus kerana nilai signifikansi < 0.05 iaitu 0.000 dengan nilai mean 0.655 yang ertinya menurut responden hakim lebih rendah perlindungan undang-undang untuk mangsa salah laku pengamal perubatan di Indonesia daripada di Malaysia.

Selain itu untuk responden MKDKI/MPM di Indonesia dan Malaysia mengatakan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia terhadap perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku pengamal perubatan dengan tingkat kepercayaan 95 peratus kerana nilai signifikansi < 0.05 iaitu 0.008 dengan nilai mean 0.720 juga menurut responden polis lebih rendah perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku pengamal perubatan di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia.

 

KESIMPULAN

 

  1. Dalam usaha- usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya salah laku menurut responden Indonesia dan Malaysia adalah pengamal perubatan mesti memberi tau tindakan perubatan yang akan dilakukannya.
  2. Dalam perlindungan undang-undang bagi mangsa salah laku jawapan responden yang paling dominan adalah harus ada undang-undang perlindungan bagi mangsa sedang di Malaysia  Lembaga Pengamal perubatan harus bekerja lebih efektif.
  3. Pelaksanaan undang-undang perlindungan bagi mangsa salah laku lebih berjaya di Malaysia daripada di Indonesia.
  4. Di Malaysia kerajaan bertanggung jawab terhadap tort yang dilakukan oleh pengamal perubatan sedang di Indonesia Negara mempunyai kekuasaan terbatas.

BIBLIOGRAFI

 

Abdul Aziz Hussin, Kelakuan dan Tata Tertib Awam-Hak dan TanggungJawab  (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006)

 

Abdul Djamali dan Lenawati Tedjapermana, Tanggung jawab Seorang  Pengamal perubatan Dalam Menangani Pesakit  (Jakarta:  Aberalin, 1988)

 

 

Ahmad Azam bin Mohd Shariff, Pengaplikasian Kaedah Pengantaraan bagi Menyelesaikan Pertikaian Kecuaian Perubatan di Malaysia (Kuala Lumpur:  Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011)

 

Chua Yan Piaw, Kaedah Penyelidikan (Malaysia: Mc Graw-Hill Malaysia      Sdn.Bhd, 2006)

 

Cresswell. J. W, Research Design Qualitative and Quantitative Approaches, (Newbury Park: Sage Publication Inc, 1994)

Cresswell. J. W, Research Design Qualitative and Quantitative Approaches, (Newbury Park: Sage Publication Inc, 1994)

 

C.R.A.Martin, Law Relating to Medical Practice (Pitman Medical: Publishing.    Co.Ltd, 1979

 

H.M.Soedjatmiko, Masalah Medik Dalam Malpraktik Yuridis (Malang: Rumah Sakit Umum Dr Saiful Anwar, 2001

Muladi, Proyeksi Undang-undang Jenayah Materil Indonesia di Masa Datang. Pidato Guru Besar Universitas Diponegoro (Jakarta: UNDIP, 1990)

 

Puteri Nemie Jahn Kassim, Medikal Negligence Law Malaysia (Malaysia: International Law Book Services, 2003)

 

 

Rohana Yusof, Penyelidikan Sains Sosial (Janda Baik: PTS Publication Distributors, 2004)

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Yokyakarta: Rineka Cipta, 2002)

 

 

 

 

INTERNET

 

Anisah Che Ngah. (2005). The position Of Informed Consent  Under Islamic Law. InternationaMedical Journal 4(1) http;www.smj.sma.org.sg/0504/0504Smj 2, pdf  (1 september 2010)

 

Charles M Tampubolon.”Kesalahan Pengamal perubatan Tergolong Malpraktek,” www.undang-undang.Online.Com Maret 27, 2009)

 

Dalen I Van Grooth (2001)  di Artikel Pelayanan Kesihatan dan Kebijakan :2001, r.6.4,p ,195-201 http: //nvl002. nivel.nl/postprint/PPpp222.pdf. Jun 19, 2001

 

Departemen Kesihatan Republik Indonesia.”Kasus malpraktek kian meningkat. Suara Rakyat,” http://www.depkes.go.id May 3, 2005)

 

HOMPEDIN.”Mengapa masyarakat cendrung berobat keluar negeri,” http://www.hompedin.org.news.28122004.p Disember 19, 2010)

 

Rosnah Abdul Rashid Shirlin.”Persidangan Penyelelesaian Alternatif Pertikaian(ADR),KualaLumpur.”http://mstar.com.my/berita/cerita.asp?file=/2009/7/24/mstar_berita/20090724145105&sec=mstar_berita Julai 24, 2009)

Mohamad Shakil Hameed.”Usah Ragui Etika  Pengamal perubatan lelaki,” Siti Nurbaiyah N.( 2007, June 2) illegal abortion probe under way. New Straits Times, http://www.clg.comnet.edu/pengamal perubatan malaysia/nobyline.htm Maret 31, 2011)

 

 

 

 

 

 

 

[3] Penulis C.R.A. Martin dalam bukunya “Law Relating to Medical Practice” edisi kedua menyatakan bahawa perkataan yang lebih memberikan penekanan berbanding “keji” ialah perkataan “serius” terutama dari segi “keaiban dan maruah”. Sesuatu kesalahan itu mungkin nampaknya kecil sahaja,  misalnya kesalahan memandu dalam keadaan mabuk,  tetapi di sini ada arah aliran di mana wujud penyalahgunaan arak atau dadah oleh orang itu yang menggambarkan “kecenderungan bahaya kepada pesakit”

[4] Mengikut buku panduan “Tata perilaku Profesional” bertarikh April 1987, yang telah diterima pakai oleh Majlis Perubatan Malaysia dalam menyuaratnya yang ke 46 pada 4 Disember 1986.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TENAGA KERJA DI PERTANGKAHAN IKAN BELAWAN

Posted by on Agu 19, 2016 in Berita FH | 0 comments

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TENAGA KERJA DI PERTANGKAHAN IKAN BELAWAN

Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara Fakulti Sastra Dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur

Jati, Bilangan 9 Disember 2004

 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TENAGA KERJA DI PERTANGKAHAN IKAN BELAWAN

 

ROSWITA SITOMPUL

 

 

  1. Latar Belakang

Sudah merupakan realita keadaan anak dimuka dunia ini masih belum mengembirakan, nasib mereka belum seindah ungkapan yang sering kali di dengar memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya ditegakkan, kenyataan dalam prilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak bahkan keadaan ini bukan saja melanda Indonesia tapi seluruh permukaan bumi ini.

Problem anak ini muncul bukan saja akibat perang atau konflik bersenjata atau pada kawasan negara yang belum memiliki keamanan nasional, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada pada kawasan atau negara yang tengah giat membangun. Kemajuan ekonomi membuat masalah baru, diantaranya adalah anak jalanan (street children), pekerja anak (child labor), eksploitasi seks terhadap anak pekerja seks. Dengan mengemukakan realita anak dewasa ini, untuk memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat, diantaranya termasuk Indonesia.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara, bangsa-bangsa di dunia. Dalam pandangan Internasional, hak-hak anak menjadi aktual setelah lahirnya konvensi Jenewa yang mengatur hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, dimana konvensi ini juga memuat hak azasi anak. Pada tanggal 10 November 1984 lahirlah The Universal Declaration of Human Right atau penyataan hak azasi manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak azasi anak dikelompokkan kedalam hak-hak manusia secara umum.

Pada tanggal 20 November lahirlah konvensi PBB tentang hak-hak anak, Pemerintah Republik Indonesia turut ambil bagian meratifikasi sekaligus mendukung diterapkannya Konvensi Hak Anak, ratifikasi Konvensi hak anak ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1960  Konvensi hak anak mengandung misi:

  1. Penegasan hak-hak anak
  2. Perlindungan anak oleh negara
  3. Peran serta berbagai pihak (masyarakat/negara/swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap anak. Jadi bagi negara Indonesia posisi anak dilindungi dari perlakuan semena-mena oleh siapapun yang dapat merampas hak-hak mereka sebagai anak. Menurut Kep Pres No.36 Tahun 1990 maka Negara berkewajipan untuk:
  1. Memberi pelindungan kepada anak terhadap perlakuan diskriminasi atau hukuman.
  2. Memberi perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, kesehatan, keselamatan.
  3. Menghormati tanggungjawab hak dan kewajipan orang tua dan keluarga.
  4. Mengakui hak hidup anak, serta kewajipan Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan anak.
  5. Memberikan kepada anak haknya untuk memperoleh kebangsaan, nama serta untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.
  6. Memberikan kepada anak haknya untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
  7. Memberikan kebebasan menyatakan pandangan atau pendapat.
  8. Memberikan kebebasan berpikir, keyakinan, beragama.
  9. Memberikan kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
  10. Memberikan informasi dan beranaka ragam sumber yang akan diperlukan.
  11. Orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan dan membina anak, Negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.
  12. Memberi perlindungan akibat kekerasan phisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, perlakuan kasar (eksplotasi) serta penyalah gunaan seksual.
  13. Memberi perlindungan hukum terhadap ganguan (kehidupan pribadi keluarga, surat menyurat atau serangan yang tidak sah)
  14. Memberikan perlindungan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajipan Negara.
  15. Memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi status pengungsi.
  16. Memberikan kepada anak cacat haknya untuk mendapat perawatan khusus
  17. Memberi pelayanan kesehatan.
  18. Memberikan kepada anak haknya memperoleh manfaat atas jaminan social (asuransi pribadi).
  19. Memberi kepada anaknya haknya atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan phisik, mental, social.
  20. Memberikan hak atas anak pendidikan.
  21. Memberi pada anaka atas haknya beristrahat dan bersenang-senang dan ikut terlibat dalam kegiatan bermain, berregriasi dan seni budaya.
  22. Memberi pada hak nya atas perlindungan eksploitasi.
  23. Memberi perlindungan dari penggunaan obat terlarang
  24. Memberi perlindungan anak atas segala ekploitasi seksual
  25. Memberi perlindungan terhadap penculikan dan penjualan anak.
  26. Melindungi anak dari segala benrtuk eksploitasi terhadap segi aspek kesejahtraan anak.
  27. Membuat larangan penyiksaan, hukuman yang tidak bermanusiawi.
  28. Memberi satu hukum acara peradilan anak  dan
  29.  Memberi kepada anak haknya untuk memperoleh bantuan hukum, baik di dalam atau diluar peradilan (Aminah Aziz, 1998: 67

Beberapa peristiwa yang terjadi di masyarakat Indonesia menunjukkan lemahnya posisi anak sebagai korban kejahatan atau eksploitasi yang mereka terima.

  1. Exploitasi

Anak-anak yang dipekerjakan di jermal (bagian penagkapan ikan ditengah laut) yang berada disepanjang Pantai Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa banyak anak-anak usia 12 – 14 tahun yang dieksploitasi dengan sistem kerja yang mirip dengan kerja rodi.

  1. Tindakan Melacurkan Anak

Ini sering di ekspos media masa, yang pelakunya sering adalah orang tua sianak yang bermotif uang. Orang tua tidak merasa berdosa ketika dia mempunyai anak gadis yang cantik, dan disaat itu pula ada orang yang ingin mencicipi kemolekan si anak tersebut dengan sejumlah uang. Kasus yang terjadi di Bandung Juni 1997. si Ibu berinisial Ny. TS, usia 46 tahun, pada tanggal 11 Juni 1997 telah menukarkan anaknya bernama DW, yang usia 14 tahun yang nota bene adalah darah dagingnya, kepada Ny. KYT alias Cicih, usia 49 tahun, yang masih tetangganya dan berprofesi sebagai germo, menjadi uang senilai       Rp. 2 juta rupiah.

  1. Kekerasan Pada Anak Jalanan

Terjadi distorsi nilai terhadap anak, anak bukan hanya dipandang sebagai faktor ekonomi yang biasa dipakai sebagai mengatasi masalah ekonomi keluarga. Nilai anak dipandang keluarga tidak lagi dilihat dari kaca mata pendidikan, tetapi dalam kepentingan ekonomi.

Kasus ini pernah terjadi di Medan, “banyak anak yang bekerja di jalanan bekerja disektor informal mengalami penggusuran, pemukulan, penangkapan, dan perampasan, terjadi pada tahun 1995 penggusuran besar-besaran terhadap anak jalanan yang bekerja di terminal Amplas oleh aparat keamanan.

Akibatnya anak-anak jalanan itu tidak diperbolehkan lagi mencari nafkah diterminal tersebut. Setelah penggusuran itu, sekitar 40 orang anak jalanan mengadu nasibnya ke DPRD TK I untuk meminta perlindungan hukum. (Mimbar Umum, 10 Oktober 1995).

 

  1. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dan dengan mengambil objek serta lokasi pekerja anak di pertangkahan ikan Belawan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

  1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai tenaga kerja di pertangkahan ikan Belawan?
  2. Bagaimana peranan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tenaga kerja di pertangkahan ikan Belawan.
  3. Metode Penelitian.

Penelitian ditujukan untuk menganalis pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan di atas yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Kedua bentuk pendekatan tersebut masing-masing ditujukan, pertama pendekatan yuridis normative ditujukan terhadap kepustakaan hukum dengan cara,  meneliti bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan, Kedua dengan pendekatamn yuridis sosiologisditujukan dengan melihat kenytaan dengan cara melihat penerapan hukum yang terjadi di seputar kehidupan pekerja anak di pertangkahan ikan Belawan.

Data yang dipergunakan dalam membahas penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder ( Soerjono Soekanto, 1996) yaitu :

  1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan
  2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan –bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan para ahli hukum, hasil penelitian, makalah, majalah, artikel,
  3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hokum yang berupa petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder yang yang berasal dari kamus hukum maupun ensiklopedia.

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dikwalifikasikan sesuai dengan kelompok pembahasan yang direncanakan, kemudian dilakukan pembahasan secara yuridis  dengan mempergunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Sejarah Lahirnya Hukum Anak di Indonesia

Sebenarnya perhatian terhadap anak sudah lama dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 no. 647 Jo Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanita, kemudian Tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 no. 87 yang mengatur pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja diatas kapal. Pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 1946. Beberapa pasalnya, pasal 45, pasal 46 dan 47 memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan PP No. 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak.

Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirlah Konvensi yang dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Konvensi ini membuat kewajiban negara meratifikasi untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan : Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan perkembangan dengan wajar, jelas pasal ini mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa yang mengatur kesejahteraan anak (perlindungan anak) adalah pemerintah atau masyarakat, yang berarti setiap warga negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi terlaksananya kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat dan bangsa.

Dalam Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 12 Tahun 1948 secara tegas melarang anak bekerja, tetapi dalam kenyataannya banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan disektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Menyadari keadaan demikian pemerintah dengan Permenaker No. 1 Tahun 1987, mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja, untuk anak yang terpaksa bekerja di isyaratkan izin tertulis dari orang tua/walinya, lamanya bekerja maksimal 4 jam/hari upah sama dengan orang dewasa, tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat berbahaya bagi kesehatan.

Jelaslah bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1948 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 yang memberlakukan Undang-Undang No. 12 tahun 1948 di seluruh Indonesia.

  1. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam simposium aspek-aspek hukum perlindungan anak yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), telah dicatat beberapa kesepakatan bahwa konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa “perlindungan anak tidak hanya perlindungan atas semua hak atas kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut pembinaan generasi muda, sehingga dalam situasi apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

  1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dan jangan lupa menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu.
  2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhan secara optimal bertanggung jawab, merupakan usaha kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi yang akan datang.

Azas perlindungan anak merupakan interprestasi yang benar dan syah terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Negara yang telah dijabarkan dalam GBHN, kelanjutannya dapat dilihat pada pasal 43 UUD 1945.

Perlindungan anak (PA) adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak (PA) harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Shanty Dellyana, 1998:37).

Perlindungan anak (PA) merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Karena mengabaikan masalah perlindungan anak tidak memantapkan pembangunan nasional yang akan menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan.

Dari berbagai dokumen dan pertemuan Internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain ;

  1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
  2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
  3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
  4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
  5. Perlindungan anak dalam segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), pendayagunaan/ penyalahgunaan obat-obat, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dsb.
  6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
  7. Perlindungan anak akibat peperangan/konflik bersenjata.
  8. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Menurut Arif Gosita bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, kalau kita ingin tahu apakah terjadi perlindungan anak yang baik atau tidak baik tepat atau tidak tepat harus diperhatikan mana yang relevan yang mempunyai, peranan penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak (Arif Gosita, 1985:12)

Irma Setyowati Soemitro bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian.

  1. Perlindungan anak bersifat yuridis meliputi
    1. Bidang hukum publik dan
    2. Bidang hukum perdata.
  2. Perlindungan yang bersifat non yuridis
  1. Perlindungan yang bersifat non Yuridis yang meliputi :
    1. Bidang sosial
    2. Bidang kesehatan
    3. Bidang pendidikan (Irma Setyowati Soemitro, 1990: 13)

Pengertian Anak Dalam Sistem Hukum Perburuhan

Buruh sering juga disebut sebagai seorang karyawan, pekerja atau pegawai. Istilah-istilah ini pada hakekatnya adalah sama, yaitu adanya orang bekerja pada orang lain, dan menerima upah sebagai imbalan atas prestasi kerjanya. Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948, Pasal 1 membagi buruh/pekerja dalam empat jenis yaitu:

  1. Buruh anak/pekerja anak

Adalah orang laki-laki ataupun perempuan berusia kurang dari 14 tahun.

  1. Buruh muda/pekerja muda adalah orang laki-laki ataupun perempuan yang minimal

berumur 14 tahun dan maksimal 18 tahun.

  1. Buruh wanita/pekerja wanita adalah wanita-wanita melakukan pekerjaan sebagai buruh
  2. Buruh dewasa/pekerja dewasa adalah orang-orang berusia dewasa, yaitu 18 – 55 tahun

yang melakukan pekerjaan buruh.

Jadi buruh/pekerja yang bekerja pada majikan/pengusaha dan pelaksana pekerjaannya dilaksanakan atas perintah majikannya itu.

Perlindungan hukum adalah ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban bagi si buruh. Oleh karena buruh adalah bagian dari buruh secara umum, maka hak-hak dan kewajiban bagi buruh pada umumnya adalah juga menjadi hak dan kewajiban bagi buruh anak. (Aminah Azis, 1998: 62)

Anak menurut Stb 1925 no. 647 adalah orang yang berumur 12 tahun ke bawah, yang kemudian diubah menjadi 14 tahun (Stb. 1949     No. 8). Anak dibawah umur Pasal 2 Stb 1925 no. 467 tidak boleh menjalankan pekerjaan pada :

  1. Di pabrik (ruangan tertutup/ di pandang sebagai tertutup dimana digunakan suatu alat untuk/tenaga mesin).
  2. Di tempat kerja (ruangan tertutup dimana untuk suatu perusahaan biasanya dilakukan pekerjaan tangan bersama-sama oleh sepuluh orang atau lebih).
  3. Pada pembuatan, pemeliharaan dan pembetulan atau pembongkaran suatu bangunan dibawah tanah, pekerja galian, bangunan-bangunan air dan gedung dan jalan.
  4. Pada perusahaan kereta api.
  5. Pada pembuatan, pembongkaran dan pemindahan barang dari pelabuhan, dermaga, galangan maupun di stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran, ditempat penumpukan dan gudang kecuali jika membawa dengan tangan.
  6. Memindahkan barang untuk suatu perusahaan, jika pekerjaannya nyata-nyata minta pemerasan tenaga yang terlalu berat.
  7. Seorang anak berumur lebih dari 8 tahun dan kurang dari 14 tahun terdapat dalam ruang tertutup dimana dilakukan pekerjaan, maka anak itu dianggap bekerja.
  8. Tidak boleh melakukan pekerjaan di kapal Ordonansi 27 Februari 1926 No. 87, kecuali dibawah pengawasan ayahnya.
  9. Upah sama dengan upah orang dewasa.

Buruh muda Pasal 4 UU No. 12 Tahun  1948 tidak boleh menjalankan pekerjaan :

  1. Pada malam hari
  2. Didalam tambang, lubang di dalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan lain dari tanah.
  3. Menjalankan pekerjaan berbahaya bagi kesehatan
  4. Di kapal luar negeri, jalur kereta api, jalur batu bara
  5. Belum mencukupi ikatan perjanjian kerja, harus diwakili orang tua/wali yang syah.

Secara teoritis sesungguhnya perlindungan terhadap pekerja anak dan buruh muda telah ada, tetapi dalam praktek hal tersebut belum berjalan dengan baik, masih saja menjadi pemandangan keseharian adanya pelanggaran atas Undang-undang tersebut.

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 1997 membedakan antara pekerja anak dan buruh muda. Anak dibatasi pada orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Sedang buruh muda adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur 15 tahun atau lebih kurang dari 18 tahun.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1997 Pasal 95 ditegaskan pengusaha dilarang memperkerjakan anak, namun buruh muda pada dasarnya tidak dilarang kecuali :

  1. Didalam tambang, lubang atau dibawah permukaan tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dari tanah.
  2. Pada tempat-tempat kerja tertentu yang dapat membahayakan bagi kesusilaan.
  3. Pada waktu tertentu malam hari.

Anak Dalam Kedudukan Hukum

Untuk meletakkan seorang anak kedalam pengertian subjek hukum seperti orang dewasa dan badan hukum, maka faktor internal maupun eksternal sangat berpengaruh untuk menggolongkan status anak tersebut, unsur eksternal dan internal adalah:

  1. Unsur internal pada diri anak
  2. Subjek hukum, sebagai seorang manusia anak juga digolongkan sebagai human rights yang terikat dalam peraturan perundang-undangan. Yang diletakkan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian; orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
  3. Persamaan hak dan kewajiban anak; yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perudang-undangan. Hukum meletakkan anak sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.

 

  1. Unsur eksternal pada diri anak.
  2. Persamaan kedudukan dalam hukum, dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh peraturan hukum.
  3. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan.
  4. Pengertian Anak menurut UUD 1945

Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Menurut UUD 1945 dan pengertian politik menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan negara, pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Pengembangan bangsa dan negara harus memperioritaskan anak, sebagai generasi pewaris bangsa yang berkemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi dan dapat mensejahteraan masyarakat Indonesia. Kedudukan Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Irma Setyowati Soemitro mengatakan pengertian tentang anak yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan rohani, jasmaniah, maupun sosial, anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan social (Irma Setyowati Soemitro).

Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan, anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan yang wajar.

  1. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Dalam Hukum Perdata khususnya Pasal 330 ayat (1) mendudukan status anak sebagai berikut, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin … dst. Dalam Pasal 330 ayat (3), seseorang yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada dibawah perwalian … dst. Pengertian anak disebutkan dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengawasan orang tua dan perwalian.

Kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut hak-hak keperdataan anak yang dijelaskan dalam Pasal 1 KUHPerdata anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU ini mengklasifikasikan pengertian anak yaitu :

  1. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  2. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  3. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, yang dimaksudkan anak nakal sebagai berikut :

  1. Anak yang melakukan tindak pidana
  2. Anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.
  3. Pengertian Anak Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pengertian anak tidak jauh berbeda dengan makna yang ditetapkan UUD 1945. Dalam makna tata negara untuk mendapat status atas perlindungan dari kewajiban-kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Pengertian anak menurut ketentuan hukum tata negara dapat meliputi hak-hak orang tua yang menjadi PNS atau POLRI seperti berikut :

  1. Hak untuk memperoleh tunjangan
  2. Hak untuk memperoleh askes, tunjangan kepegawaian, dan lain-lain (Maulana Hassan Wadong, 2000: 24).
  3. Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. “Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia anak, yaitu nol (0) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin” (Maulana Hassan Wadong, 2000: 24).

Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal sebagai berikut ini :

  1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
  2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
  3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
  4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
  5. Pembinaan yang efektif (Maulana Hassan Wadong, 2000: 24).

Batas usia anak menurut spesifikasi hukum adalah :

1, Menurut Hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 :

Batas antara usia belum dewasa minderjerigheid dengan telah mederjerigheid, yaitu 21 tahun.

Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

  1. Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 47

(1) dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut :

  1. Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita yaitu 16 tahun.
  2. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
  3. Dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada dalam status perwalian (Irma Setyaowati Soemitro, 1990: 20).
  4. Dalam hukum adat, seseorang dikatakan sudah dewasa jika memenuhi syarat :
  5. Sudah dapat bekerja untuk keperluannya sendiri.
  6. Sudah kawin pergi meninggalkan orang tuanya, pergi ke tempat lain membentuk suatu rumah tangga.
  7. Diundang dalam acara adat atas namanya sendiri (Roswita Sitompul, 1996: 36).
  8. Batas Usia Anak Menurut Ketentuan Hukum Pidana;

Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan Anak sebagai berikut : Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sebenarnya garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataan sehari-hari walaupun orang tersebut belum dewasa namun ia telah dapat melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin tapi untuk menentukan batas umur dari seorang anak ditentukan berdasarkan peraturan hukum yang dipatuhi.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tenaga Kerja Di Pertangkahan Ikan Belawan.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun, orang muda yaitu laki-laki atau wanita yang berumur 15 tahun atau lebih dan kurang dari 18 tahun. Ketentuan batas umur bekerja ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO No. 138 tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja menyebutkan usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar 15 tahun.

Di tabel dibawah ini dapat dilihat umur pekerja anak yang melakukan pekerjaan di pertangkahan ikan kawasan Gabion Belawan.

Tabel I

Usia pekerja anak yang bekerja di pertangkahan ikan Gabion Belawan

n = 20

No Keterangan Jumlah %
1 10 sampai dengan 14  tahun  9 45
2 15 sampai dengan 18  tahun 11 55
Jumlah 20 100

Sumber : Data Primer

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa 45% tenaga kerja anak yang bekerja dipertangkahan ikan Belawan berumur 10 sampai 14 tahun dan 15% responden berumur 15 sampai dengan 18 tahun dan mereka pada umumnya hanya mengecap pendidikan SD, SMP, tidak tamat.

Berdasarkan wawancara peneliti pada pekerja anak, kebanyakan mereka bekerja karena malas sekolah dan lari dari rumah orang tuanya, seperti penuturan seorang pekerja anak yang bermarga Sinaga yang sudah 3 tahun bekerja dipertangkahan ikan Belawan dan tidak pernah pulang menemui orang tuanya di Siantar. Dan ada beberapa pekerja itu yang pernah mengecap pendidikan SMU, tapi rupanya pendidikan tidak mengenal strata di pertangkahan itu dan kedudukannya sama saja seperti pekerja anak yang berpendidikan SD, SMP.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 1987 yang mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja, untuk anak yang terpaksa bekerja di isyaratkan izin tertulis dari orang tua (walinya).  Dalam tabel dibawah ini menerangkan ada tiaknya persetujuan orang tua terhadap  anaknya yang bekerja di pertangkahan ikan Belawan.

Tabel 2

Persetujuan orang tua anaknya bekerja                                                                                                                                                                                  n = 15

No Keterangan Jumlah %
1 Setuju 17 85
2 Tidak setuju   1  5
3 Tidak menjawab   2 10
Jumlah 20 100

Sumber : Data Primer

 

Dalam tabel dapat dilihat bahwa 17 responden = 85% yang menjawab orang tuanya setuju mereka melakukan pekerjaan dipertangkahan ikan Belawan, ini pada umumnya bagi pekerja anak yang berdomisili orang tuanya disekitar Belawan dan 5% dari responden orang tuanya tidak setuju, karena orang tuanya masih mengharapkan anaknya untuk melanjutkan studinya agar nanti kelak anaknya jangan susah seperti orang tuanya, tapi anak tidak mempunyai kemauan untuk belajar. Dan 10% responden tidak memberikan jawaban, ini nyatanya responden yang lari dari rumah orang tuanya di luar kota, bahkan orang tuanya sendiri tidak mengetahui dimana anaknya bekerja dan bertempat tinggal.

Dari tabel 2 tersebut ini menunjukkan masih besar angka dari orang tua tentang arti daripada pendidikan anak sebagai sarana untk meningkatkan sumber daya manusia.

Pemerintah dalam hal ini harus bersikap proaktif untuk mengawasi dan memberi sanksi dengan tidak memberi perpanjangan operasional dari suatu perusahaan yang memperkejakan anak tanpa persetujuan orang tua/walinya, hal ini sangatlah penting agar kita saling mendukung untuk terlaksananya program Pemerintah wajib belajar 9 tahun bagi anak Indonesia, karena anak Indonesia adalah harapan Negara dan Bangsa.

Perjanjian Kerja antara pengusaha dan pekerja anak adalah bersifat kensensuil dan riil, terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu : pekerja anak melakukan pekerjaan untuk waktu yang tertentu dan pengusaha memberikan upah atas prestasi kerja.

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan, umumnya bersifat tulisan yang dilakukan diatas kertas segel dan ditanda tangani pekerja anak tersebut.

 

  1. Hak dan Kewajiban para pihak

Tujuan utama dari perjanjian kerja tujuan utama adalah untuk mendapatkan kepastian menerima upah. Tabel dibawah ini menggambarhkan besarnya upah yang diterima oleh pekerja anak di pertangkahan ikan Belawan perharinya.

Tabel. 3

Upah dari pekerja anak perharinya dipertangkahan ikan Gabion Belawan

n= 20

No Keterangan Jumlah %
1 Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000/hari 12 60
2 Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000/hari   8 40
Jumlah 20 100

Sumber : Data Primer

Dari tabel dapat dilihat bahwa 60% responden menjawab gaji pekerja anak dipertangkahan ikan Belawan Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000 dan 40% responden memperoleh gaji Rp. 20.000 s/d 25.000 perhari.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan upah tidak dibayar jika pekerja tidak melakukan pekerjaan, hal ini dikenal dengan azas no work no pay, azas ini tidak berlaku mutlak maksudnya dapat dikesampingkan dalam hal-hal tertentu atau dengan kata lain pekerja tetap mendapat upah meskipun tidak dapat melakukan pekerjaan.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang no work no pay dijalankan secara tegas dipertangkahan tanpa pengecualian, sehingga setiap pekerja anak yang tidak dapat melakukan tugasnya, baik karena sakit atau dengan alasan apapun dia tidak mendapat upah.

Dari uraian diatas terlihat pengusaha lebih cenderung mengutamakan provit bagi perusahaannya, pihak yang lemah pasti kalah kepada pihak yang kuat meskipun undang-undang jelas telah memberikan penyimpangan terhadap azas no work no pay, hal ini dikesampingkan karena merugikan perusahaan. Dalam di atas, penting adanya organisasi buruh, untuk memperjuangkan hak-hak buruh tapi kekuatan dari organisasi ini tidak menyentuh pekerja anak dipertangkahan ikan Belawan.

Setiap perjanjian kerja salah satu syaratnya adalah adanya pekerjaan yang harus dikerjakan dan tiap perusahaan telah membuat peraturan-peraturan tersendiri, berapa lama pekerja itu dalam satu hari melaksanakan pekerjaannya. Dalam Tabel dibawah menggambarkan  jam kerja tiap-tiap  pekerja anak di Pertangkahan ikan Belawan

Tabel 4

Waktu bekerja pekerja anak itu di pertangkahan ikan Gabion Belawan

n = 20

No Waktu Bekerja Jumlah %
1 7 jam satu hari
2 10 jam satu hari 15 75
3 Lebih dari 10 jam  5 25
Jumlah 15 100

Sumber : Data Primer

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak seorangpun menjawab mereka bekerja selama 7 jam satu hari sesuai dengan ketentuan pemerintah dan 75% responden menjawab mereka bekerja 10 jam satu hari, yang dimulai jam 6 pagi dan istrahat makan siang jam 12 sampai jam 13   jika pekerjaan juga belum selesai mereka terus melanjutkannya sampai pada malam hari, selesai bekerja jam 5 sore dengan upah Rp.15000.

Selanjutnya jika pekerjaan yang dikerjakan belum selesai maka para pekerja anak di pertangkahan ikan Belawan terus melanjutkannya sampai malam hari, hasil wawancara peneliti, pada saat penyelesaian pekerjaan inilah para pekerja anak tersebut mendapatkan upah sebanyak Rp 20.000 satu hari kalau pekerjaan itu selesai diluar jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan.

  1. Sarana

Setiap perusahaan yang menjalankan usahanya selalu memberikan sarana yang dipakai oleh pekerjanya pada waktu melaksanakan pekerjaan diperusahaan, agar para pekerja itu dapat bekerja dengan baik dan tidak terganggu kesehatannya sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kapasitas yang direncanakan oleh pengusaha.

Demikian juga perusahaan-perusahaan yang ada dipertangkahan ikan Belawan, apakah juga mempersiapkan sarana untuk pekerjanya demi keselamatan perusahaan, dalam tabel dibawah ini dapat dilihat.

 

Tabel 5

Tempat pemondokan pekerja anak

n = 20

No Keterangan Jumlah %
1   di tempat yang disediakan 15 75
2   dibot  4 20
3    tidak memberi jawaban  1  5
                    J u m l a h 20 100

Sumber : Data Primer

 

Dalam tabel dilihat bahwa kebanyakan pekerja anak yaitu 75% tidur dan beristirahat dirumah apung yakni sebuah rumah yang dibangun dari kayu sangat rentan dengan bahaya laut yakni angin dan air pasang, yang kelihatannya bangunan itu tidak kokoh terbuat dari dinding dan lantai dari kayu.

Dan 20% responden menjawab mereka beristrahat tidur dikapal bot kapal penangkapan ikan, pokoknya dimana saja mereka merasa aman untuk melepaskan lelah yang sudah bekerja seharian tidak perduli dengan kuatnya angin laut menerpa mereka.

Serta 5% responden tidak menjawab rupanya ia nginap ditempat temannya disekitar pertangkahan dengan menyewa tempat tidur 1 hari sewanya Rp. 500.

Hasil wawancara peneliti pada pekerja, mereka selalu merasaa was-was dan takut kalau waktu dia tidur rumah apung akan runtuh dan bot akan lepas bila terjadi pasang laut, ia tidak bisa tidur karena adanya goyangan dari ombak, pekerja anak yang satu ini berprinsip sudah capek-capek kerja biarlah tidur ditempat yang agak aman.

Pengusaha dipertangkahan ikan Belawan pada umumnya memberikan fasilitas makan siang dan uang makan Rp. 5000 per hari, jadi makan malam dan sarapan pagi ditanggung sendiri oleh pekerja anak itu, ini bagi anak yang hanya bekerja dipertangkahan ikan saja, meskipun mereka habis kerja pada malam hari. Dalam melaksanakan tugasnya,pkerja anak dilengkapi dengan alat pelindung. Tujuannya melindungi pekerja jangan sampai cedera pada waktu bekerja.Kondisin ini sebagai man di gambarkan dalam tabel di bawah ini:

 

Tabel 6

Alat Pelindung Yang Disediakan Untuk Pekerja di Pertangkahan Ikan Belawan

N= 20

No Besarnya Upah/Gaji Jumlah %
1 Ada   7 35
2  Tidak Ada  13 65
Jumlah 20 100

 

Pihak pengusaha di pertangkahan ikan Belawan, pada umumnya tidak mem[perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja daripada pekerjanya, terbukti dari jawapan responden 65% yang menjawab tidak ada perusahaan yang menyediakan alat-alat pelindung agar pekerja ituterhindar dari cedera pada saat melaksanakan tugasnya.

Pada umumnya pekerja anak bekerja tanpa beban sedikitpun, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 7

Sikap Pekerja Anak Dalam Melaksanakan Pekerjaanya

N= 20

No Keterangan Jumlah %
1 Senang   18 90
2  Tidak Senang   2 10
Jumlah 20 100

 

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa 90% responden menjawab mereka senamg bekerja di pertangkahan ikan Belawan karena mereka bekerja saling bercanda dan tanpa terasa waktu sudah sore, istrahat, capek kemudian tidur. Sedangkan 10% responden menjawab tidak senang dengan alas an karena terlalu capek dan gaji sangat sedikit, tapi kerena tidak ada kerja lai terpaksalah.

Setiap oaring yang melakukan pekerjaan, tentu mempunyai alas an dalam table di bawah ini dapat dilihat apa yang merupakan motif atau latar belakang ia menjadi pekerja anak di pertangkahan ikan Belawan, yang mana bila dilihat dari segi usia, seharusnya sianak tersebut masih memperoleh ataupun mendapatkan pendidikan di bangku sekolah secara formal. Baik di tingkat dasar SD, menegah SMP, maupun akhir (SMA).

Juga dari segi usia tersebut menunjukkan anak berada pada masa bermain jadi bukan bekerja.

Tabel 8

Alasan Pekerja Anak Bekerja di Pertangkahan Ikan Belawan

N= 20

No Keterangan Jumlah %
1 Ekonomi   17 85
2 Non Ekonomi    3 15
Jumlah 20 100

 

Tabel diatas menunjukkan pekerja anak yang bekerja di pertangkahan ikan Belawan kebanyakan karena alasan ekonomi yaitu 85% responden menjawab mereka bekerja karena ekonomi orang tuanya tidak memungkinkan, apalagi untuk biaya sekolah, dan 15% menjawab mereka bekerja bukan karena ekonomi. Menurut hasil wawancara peneliti pada pekerja anak bernama Didit, usia 14 tahun, ia terpaksa bekerja karena orang tuanya sudah bercerai, ayah yang berpropesi sebagai pemborong, ibu pergi ke Malaysia, dan kedua-duanya sudah kawin dengan orang lain. Serta 3 responden menjawab mereka bekerja bukan karena alasan ekonomi tapi tidak sanggup otaknya untuk elanjutkan studi, sementara orang tua terus memaksa untuk sekolah, terjadi pertentangan terus menerus antara anak dengan orang tuanya, akhirnya anak lari dari rumah dan bekerja di pertangkahan ikan Belawan.

  1. Peranan Jamsostek

Jaminan social tenaga kerja (Jamsostek) yang diatur didalam Undang-undan No 3 Tahun 1992 untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko social ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa, kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia. Sehingga diharapkan ketenangan kerja bagi pekerja akan terwujud, sehingga produktivitasakan semakin meningkat. Tabel berikut memperlihatkan status pekerja anak dalam hubungannya dengan program jaminan social tenaga kerja (jamsostek).

Tabel 9

Pekerja Anak Yang Terdaftar Sebagai Anggota Jamsostek

N= 20

No Keterangan Jumlah %
1 Terdaftar   5 25
2 Tidak Terdaftar 15          75
Jumlah 20 100

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa hanya 25% responden menjawab bahwa pekerja anak sudah menjadi anggota jamsostek dan 75% tidakmasuk anggota jamsostek.

 

  1. Penyelesaian Perselisihan

Sebagai mahluk social yang saling berinteraksi satu sama lain, maka merupakan hal yang wajar jika dalam interaksi tersebut terjadi perbedaan paham yang mengakibatkan konflik antara satu dengan yang lain. Karena merupakan suatu yang lumrah, maka ynag penting adalah bagaimana meminimalisir atau mencari penyelesaian dari konflik tersebut, sehingga konflik tang terjadi menimbulkan ekses-ekses negatif, dalam tabel di bawah ini dapat dilihat bagaimana para pekerja anak itu melakukan penyelesaian terhadap konflik yang mereka alami.

Tabel 10

Cara Penyelesaian Perselisihan

N= 20

No Keterangan Jumlah %
1 Musyawarah   17 85
2 Pengadilan     1            5
      3           Arbitrase     2 10
                    J u m l a h   20         100

 

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa jika terjadi perselisihan antara pengusaha dengan  pekerja anak itu, biasanya dilakukan musyawarah diantara pengusaha dan pekerja anak itu sendiri dengan pengusaha.

Pengawasan Dari Pihak Pemerintah   

Campur tangan pemerintah (pengusaha dalam hkum perburuhan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenaga kerjaan yang adil karena dengan terciptanya hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang sangat berbeda secara social ekonomi, diserahkan pada umumnya kepada para pihak, maka untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan

Akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah.

Pengawasan dibidang ketenaga kerjaan dilakukan oleh Depnaker cq bidang pengawasan. Secara normative pengawasan perburuhan diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 1984 jo UU No: 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.

A. Kesimpulan

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak di pertangkahan ikan kawasan Gabion Belawan belum menyentuh pekerja anak itu meskipun sudah ada peraturan yang tegas dibuat oleh Pemerintah, terbukti jam kerja yang cukup panjang dan adanya diskriminasi upah yang sangat menyolok.

2. Bahwa Pemerintah turut pro aktif untuk terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang terpaksa bekerja dengan membuat suatu batas umur anak yang dibolehkan untuk bekerja dengan membuat batas umur anak yang boleh bekerja, dan memberikan kewajipan bagi pengusaha, dan memberikan kewajipan bagi pengusaha untuk memberikan laporan pada Depnaker, apabila mereka mempekerjakan anak, tapi ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya, perusahaan enggan memberikan laporan tentang hal yang sebenarnya.

 

B. Saran

a. Agar Pemerintah, LSM, Swasta harus mulai mengambil langkah tegas dan saling mendukung agar terwujudnya pelaksaan perlindungan hukum terhadap anak yang terpaksa bekerja.

b. Pemerintah harus bersikap tegas untuk memberikan sanksi pada penguasaha yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan dengan cara membayar ganti rugi pada Negara dan tidak memperpanjang izin operasional perusahaan tersebut.

c. Perlindungan hukum terhadap naak itu merupakan kewajipan kita bersama maka harus dimulaidari keluarga kita sendiri untuk memperlakukan tiap orang untuk kita harus sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

 

Daftar Pustaka

Azis . Aminah, (1998), Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, Medan.

Dellyana,  Shanty, (1998), Wanita dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yokyakarta.

Gosita.  Arif  (1985), Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta.

Hassan Wadong Maulana, (2000) Advokasi dan Perlindungan Anak, PT Grasindo, Jakarta.

Setyowati Soemitro Irma (1990), Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta

Sitompul, Roswita, (1996), Hukum Adat I , Loka Karya Medan.

Soekanto, Soerjono, (1996), Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia , Jakarta.

 

Nota Hujung

Penulis adalah Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENANGGULANGAN LIMBAH RUMAH TANGGA DI KOMPLEK RUMAH SUSUN SUKARAME II KECAMATAN MEDAN AREA MEDAN

Posted by on Agu 19, 2016 in Berita FH | 0 comments

PENANGGULANGAN  LIMBAH  RUMAH  TANGGA DI KOMPLEK  RUMAH SUSUN SUKARAME II  KECAMATAN MEDAN AREA  MEDAN

JURNAL HUKUM KAIDAH

ISSN 1422-1255                                                                                         VOL 4 NO. 1 FEBRUARI 2005

 

 

 

 

PENANGGULANGAN  LIMBAH  RUMAH  TANGGA DI KOMPLEK

RUMAH SUSUN SUKARAME II  KECAMATAN MEDAN AREA

MEDAN

 

Oleh

ROSWITA SITOMPUL, SH.MHum

 

Abstrak

 

 

Limbah adalah merupakan suatu problema yang harus ditanggulangi karena untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Oleh sebab itu penanggulangannya harus dari diri sendiri terutama kesadaran bagi masyarakat. Penanggulangan limbah ini memerlukan biaya yang cukup besar, kelihatannya sangat sepele tetapi cukup rumit.

Dari hasil penelitian di rumah susun Sukaramai II nyatanya masyarakatnya kurang menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan. Masyarakat masih seenaknya membuang sampah dimana mereka mau dan dan fasilitas tidak menunjang, terutama gerobak-gerobak pemungut sampah tidak dapat masuk kelokasi  dan sampah di lantai pelunjakan atas tidak dapat diturunkan karena alat tempat pembuangan sampah tidak berfungsi akibatnya lantai 3 penuh dengan sampah, hal ini sudah tidak menunjang kesehatan lagi.

 

 

 

Kata Kunci : Penanggulangan, limbah, rumah tangga, rumah susun, komplex

 

 


  1. Latar Belakang

 

Limbah rumah tangga bahagian terbesar dari limbah di kota-kota dan sebahagian besar berasal dari limbah dapur dan limbah pekarangan, oleh sebab itu maka 70% sampah berasal dari rumah tangga dan masalah sampah merupakan problema yang sangat rumit.

Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk dan perkembangan  industri, tidak seimbang dengan teknologi penanggulangan sampah yang dihasilkan.

Oleh karena itu sampah erat sekali hubungannya dengan jumlah penduduk yang bertempat tinggal dan berkaitan pula dengan bentuk kehidupan, kegiatan industri dan usaha dari penduduk itu.

Semakin banyak jumlah penduduk satu kota, maka semakin kompleks pula kegiatan dan usaha sehingga semakin besar pula masalah persampahan yang harus ditanggulangi, di pedesaan yang penduduknya relatif sedikit, dan usahanya masih sederhana sehingga masalah persampahan hampir tidak dirasakan.

Mendaur ulang dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu dengan menimbun dan melapukkannya sehingga sampah menjadi bahan yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman berlalu tanpa masalah.

Setiap kegiatan produksi maupun konsumsi akan menghasikan sampah (limbah) yaitu benda yang tidak di manfaatkan lagi, sampah inilah yang cukup besar andilnya dalam hal pencemaran dan merusak lingkungan, sifat organik sampah ditambah iklim panas dan ruang hidup yang lebih kecil di Negara kurang berkembang memerlukan pengumpulan yang lebih sering setiap satu atau dua hari dibanding dengan yang dilakukan di Negara industri (Outer Brigde, 1991: 35).

Masalah kebersihan kedenganrannya sepele dan sangat sederhana sekali. Kita harus teringat kepada kebersihan rumah tangga, kantor dan lingkungan hidup jangkauannya sangat luas menyangkut semua aspek kehidupan manusia.

Jika berbicara mengenai sampah, pasti dalam pemikiran kita sampah harus dibersihkan, ditangani dan tidak sembarangan di buang karena akan mencemari lingkungan, tapi dalam pelaksanaannya ternyata pendapat ini tidak didukung oleh aksi yang nyata, sehingga sebagaimana yang terlihat sekarang sampah masih berserakan dimana-mana, ini mungkin disebabkan fasilitas atau tempat pembuangan sampah yang terbatas dan kesadaran budaya malu yang masih rendah karena terhambat oleh keadaan dan management pengelolaan sampah yang belum baik dan kurangnya penyuluhan akan tetapi kita jangan lupa bahwa pembuangan/pemusnahan sampah memerlukan dana.

Setiap Negara yang maju baik di bidang perekonomian, pembangunan Negara selalu di hadapkan kepada dampak negatif dari kemajuan yaitu yang menyangkut kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masalah sampah sudah dapat ditanggulangi yaitu dengan menggunakan teknologi modern seperti yang telah banyak dilakukan oleh Negara-negara maju. Tetapi ada kesenjangan antara peningkatan masalah dengan kemampuan penanggulangannya termasuk teknologi modern dan keterbatasan dana yang dibutuhkan dalam rangka pengadaan sarana untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah.

Masalah inilah yang berat bagi pemerintah pada umumnya khususnya bagi penghuni komplek Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area.

Masih rendah kesadaran masyarakat/pedagang mereka membuang sampah sembarangan tempat dan waktu sehingga setiap tempat terdapat sampah-sampah yang berserakan menimbulkan kesan yang semraut dan tidak nyaman,

Letak rumah yang cukup padat dan tidak beraturan serta penghuni yang banyak, yang mengakibatkan penanggulangan sampah tidak berhasil secara optimal serta kurangnya kesadaran bagi penghuni rumah susun, sulit dilakukan karena sarana angkutan tidak masuk kedalam, begitu juga dengan penarikan ristribusi sampah dari masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Masyarakat di komplek rumah susun itu belum sadar akan kewajipannya dan apa yang telah di perbuat oleh Pemda Tkt II Medan dalam penanganan kebersihan di Komplek Rumah Susun Sukaramai II.

Peranan masyarakat dan pemerintah harus diatur plaksanaannya menurut sistim terpadu, sehingga peranan itu dapat terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna. Maka untuk mencapai ini diperlukan faktor-faktor penunjang yaitu peraturan perundang-undangan tentang penglolaan sampah dan tentang pelaksanaan pemungutan retribusi sampah.

  1. Metode Penelitian

Penelitian ini untuk menganalisis pokok permasalahan yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Kedua bentuk pendekatan itu di tujukan:

Pertama, pendekatan yuridis normatif ditujukan terhadap kepustakaan hukum dengan cara: memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan yuridis sosilogis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum yang terjadi, yang mana korelasinya dengan variable-variable penelitian digunakan analisis statistik untuk itu dipergunakan rumus korelasi Spearman.

Vareabel-variabel indikator yang dipakai adalah pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, lama bertempat tinggal, dan pegetahuan masyarakat tentang sampah.

Untuk mengetahui korelasi antara variable indikator terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah maka disusun daftar pertanyaan (kuisioner) yang menggambarkan variable tersebut diatas.

Untuk setiap Jawaban responden diberikan skor 3. Skor 2, skor 1. Skor 3 untuk jawaban yang dinilai baik, skor 2 untuk jawaban yang dinilai sedang, skor 1 untuk jawaban yang dinilai kurang baik.

Dalam penelitian ini respondennya adalah masyarakat rumah susun sebanyak 60 kepala keluarga.

 

  1. Perumusan Masalah

Yang merupakan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana sistim majemen pengelolaan sampah di Rumah Susun Sukaramai IIKec. Medan Area Medan.
  2. Bagaimana tingkat peran serta masyarakat  dalam pengelolan sampah.
  3. Bagaiman tingkat penerimaan retribusi sampah dari pelanggan.
  4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk menganalsis pokok permasalahan yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, pendekatan dilakukan secara yuridis normatif ditujukan terhadap kepustakaan hukum dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan sedangkan pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum yang terjadi.

E.Pengertian Sampah

Sudah lumrah bahwa masalah linkungan dibahas menurut cakupan permasalahan  sumber daya alam dan permasalahan pemukiman.

Akan tetapi masalah lingkungan  diperlakukan sebagai masalah sektoral yang seolah-olah memiliki dunianya sendiri.

Sebagai sektor maka sering dipertentangkan dengan pembangunan sehingga orang seakan-akan dihadapkan pada pilihan antara lingkungan disatu pihak dengan pembangunan di pihak lain.

Pada hal lingkungan marupakan masalah yang saling kait mengkait dengan pembangunan, akan tetapi pertimbangan lain yang mendorong dipadukannya lingkungan dengan pembangunan adalah keprihatinan terhadap kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan secara berkelanjutan.

Apabila cara pembangunan seperti sekarang ini berlangsung terus merusak lingkungan maka kelangsungan pembangunan itu sendiri terancam dan kemungkinan meningkatkan kesejahteraan generasi masa depan juga terganggu. Oleh karena itu kemampuan sumber daya alam dan lingkungan dalam menopang proses masa depan perlu dilestarikan (Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan pembangunan, 1998:13).

Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari setiap kegiatan yang menggunakan sumber daya, maka sampah selalu dihasilkan. Sampah terakumulasi didalam lingkungan dan sangat tergantung pada kemampuan lingkungan untuk mengasimilasikan jumlahnya akan makin bertambah dan tidak sepenuhnya dapat diresap oleh lingkungan.

Maka perlu sekali adanya teknologi untuk pengelolaan sumber daya, seperti bentuk model siklus keseimbangan bahan yang dianggap sebagai model alternatif dalam rangka melihat hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Sampah dan pengelolaannya merupakan masalah yang semakin mendesak dikota-kota di Indonesia.

Proses urbanisasi yang terus berlangsung dan masyarakat yang semakin konsumtif, menambah produksi dan kompleksnya komposisi sampah kota.

Berbicara mengenai kebersihan lingkungan perkotaan dan pemukiman sudah barang tentu tidak lepas dari membicarakan masalah sampah. Sampah saat ini sudah merupakan benda yang sudah ditakuti dibenci dan bahkan perlu diperangi (Sa’id, 1987: 78).

Menurut Azwar (1990:102) sampah (refuse) ialah sebahagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan Industri), tetapi yang bukan biologis (karena kotoran manusia tidak masuk kedalamnya) dan umumnya bersifat padat.

Selanjutnya menurut Muthado (1998: 30) sampah organik meliputi limbah padat semi basah, berupa bahan- bahan organik yang umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan misalnya sisa dapur, sisa makanan, sisa sampah sayuran dan kulit buah-buahan yang semuanya mudah busuk.

Sampah adalah sisa bahan yang telah mengalami perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan dan sudah tidak bermanfaat, sedang bila ditinjau dari segi sosial ekonomi sudah tidak ada harganya dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelesterian (Hadiwiyoto, 1983).

  1. F. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Badan pengolahan Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan jasa sarana dan fasilitas dibidang kebersihan.

Dengan didirikannya badan pengelolaan ini, diharapkan masalah penanggulangan sampah di Kompleks Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan dapat dilaksanakan secara profesional, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area dapat menjadi tempat pemukiman yang bersih, sehat tertib aman dan indah (bestari).

  1. Sistim Organisasi dan Manajemen.

Masalah kebersihan di kompleks Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan dulunya menjadi tanggungjawab dari satu badan swasta yang mengelola rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan, tetapi sekarang sudah mengalami perobahan menjadi tanggungjawab penuh dari Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Madya Medan.

Dengan mempertimbangkan ruang lingkup kegiatan serta tugas-tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan maka dinas kebersihan membentuk struktur organisasi Badan Pengelolaan Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan sebagai berikut:

  1. Kepala Bahagian Pengelola
  2. Sei Keuangan
  3. Sei Penagihan
  4. Sei Pengawasan
  5. Staf Khusus
  6. Sei Umum

 

  1. Seksi Umum yang terdiri dari

Sub Seksi Administrasi Umum

Sub Seksi Pengadaan

Sub Seksi Kepegawaian

  1. Seksi Keuangan yang terdiri dari

Sub Seksi Kas atau Gaji

Sub Seksi Pembukuan

  1. Seksi Penagihan yang terdiri dari

Sub Seksi Penagihan diluar Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan. Sistem Organisasi Badan Pengelolaan Kebersihan Rumah Susun Sukaramai II Medan Area Medan terdiri dari unsur-unsur

  1. Kepala Bahagian Pengelolaan
  2. Sei Umum
  3. Sei Keuangan
  4. Sei Penagihan
  5. Staf Pengawasan
  6. Sie Khusus
  7. Buruh

 

Dalam penentuan suatu wilayah  operasional didasarkan pada wilayah Rumah Susun Sukaramai Kecamatan Medan Area Medan dan diluar Rumah Susun Sukaramai II Medan Kecamatan Medan Area. Hal ini dimaksud agar sarana dan fasilitas pengangkutan yang ada dapat beroperasi semaksimal mungkin serta dapat tercapai trip angkutan sampai minimal yang ditargetkan, baik kenderaan bermesin maupun non mesin.

Sub seksi penagihan untuk wilayah Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara tehnis adminisratif, teknis operasional kepada Kepala Bahagian Badan Pengelolaan Dinas Kebersihan Kotamadya Medan.

  1. Sistem Kepegawaian.

Seirama dengan berkembangnya pembangunan perumahan di kompleks Rumah Susun Sukaramai II Medan Area Medan, maka badan pengelola harus membenahi hal-hal yang berhubungan dengan penataan kerja, pengaturan wewenang, tanggungjawab yang jelas berimbang serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan maka aspek personalia ini sangat mendapat perhatian.

Untuk menangani perkembangan tersebut diprogramkan sistem pengelolaan limbah rumah tangga di bawah pimpinan Dinas Kebersihan melimpahkan wewenang kepada Kepala Bahagian Badan Pengelola sampah di Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan untuk berperan sesuai dengan bidang tugasnya yaitu mengelola dan menyiapkan saran kepada Dinas Kebersihan tentang formasi pengadaan dan penempatan, penggajian dan kesejahteraan dan keselarasan kerja, pembinaan karir dan pengembangan penilaian dan pemberhentian di bidang ketenaga kerjaan  dan memulihkan displin kerja pegawai untuk mewujudkan efisiensi kerja.

Pengangkatan karyawan lepas dilakukan dengan terlebih dahulu mengseleksi para calon, team seleksi penilai yang telah ditunjuk oleh badan pengelola hasil seleksi.

Hasil seleksi selanjutnya diajukan kepada Kepala Bahagian Badan Pengelola, untuk diseleksi lebih lanjut sebelum disyahkan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Bahagian Badan Pengelola Kebersihan Kotamadya Medan.

Unsur-unsur dinilai dan untuk diangkat menjadi karyawan lepas antara lain:

  1. Disiplin
  2. Prestasi Kerja
  3. Loyalitas terhadap perusahaan
  4. Dan Lain sebagainya.

Sampai akhir bulan Januari 2003 Rumah Susun Sukaramai II Medan Area Medan telah mendaya gunakan tenaga kerja sebanyak 13 orang. Dari jumlah ini 12 orang merupakan tenaga harian lepas yang ditempatkan pada beberapa seksi.

Sementera untuk kelancaran tugas dan fungsi yang ada pada Badan Pengelola Kebersihan Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan, maka kepada tenaga kerja diberikan tugas-tugas atau jabatan, pembahagian tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1

Jumlah Karyaman Bulanan dan Tenaga Harian Lepas BPRSS II Kec Medan Area Medan

 

Tugas Jabatan                      Status
No Karyawan THI F
1 Kpl Bah Pengelola 1 1
2 Sei Umum 1 1
3 Sei Keuangan 1 1
4 Sei Penagihan 2 2
5 Staf Pengawasan 1 1
6 Sei Khusus 1 1
7 Buruh Harian Lepas    12 12
8 J u m l a h 7    12 19

Sumber:

Badan Pengelola Kebersihan RSS II

Kec Medan Area Medan

 

Tenaga harian lepas yang didayagunakan pada BPRSS II Kec Medan Area Medan terdiri dari beberapa jabatan atau tugas antara lain:

  1. Tukang kereta sorong 4
  2. Tukang sapu 4 orang
  3. Tukang kebersihan taman
  4. Tukang korek paret 1 orang
  5. Mandor 1 orang
  6. Supir 1 orang

Seluruh tenaga harian lepas pada BPRSS II Kec Medan Area Medan tidak diberikan gaji tetapi honor harian sesuai dengan kehadiran mereka di lapangan.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa tenaga kerja yang diserap oleh BPRSS II Kec Medan Area Medan, masih kurang memadai untuk mengelola sampah secara professional.

Tetapi dari segi kwalitas tenaga kerja yang didaya gunakan cukup memadai karena pengelola sampah telah ditangani oleh tenaga yang berpendidikan tinggi yaitu sarjana 1 orang, Sarjana Muda 1 orang, pendidkan SLTA 7 oarang, tingkat pendidikan SLTP sebanyak 2 orang, dan jumlah yang terbanyak adalah yang berpendidikan SD sebanyak 8 orang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

 

Tabel 2

Jumlah Tenaga Kerja BPRSS II Medan Area Medan Menurut Pendidkan

Tahun 2000-2003

 

No Tingkat Pendidikan Karyawan THL F
1 SD 8 1
2 SMTP 2 1
3 SMTA 5 2 1
4 Program Diploma 1 2
5 Sarjana 1 1
1
12
J u m l a h 7 12 19

Sumber:

Badan Pengelola Kebersihan RSS II

Kec Medan Area Medan

 

  1. Sistem Pengelolan Sampah
  1. Sistem Operasional Pertambahan

Masyarakat di RSS II Medan Area Medan semakin berkembangnya usaha-usaha di masyarakat tentu akan berakibat makin banyaknya jumlah penghuni yang tentu pula jumlah sampah yang ditimbulkan oleh perkembangan di RSS II Kec Medan Area Medan. Sehingga untuk mencapai tempat yang bersih dan sehat badan pengelola RSS II Medan Area Medan menggunakan sistem operasional melalui beberapa tahapan.

  1. Pengumpulan sampah.

Tempat pengumpulan sampah rumah tangga yang berupa bak sampah permanen disetiap siku bangunan RSS II Medan Area Medan setiap penghui akan membuang sampah dari tempat corong segi empat yang jatuh tepat pada tempat penampungan sampah.

RSS II Medan sudah tentu merupakan komplek terbuka bagi pemulung dan pencari makanan ternak mereka seenaknya masuk kedalam lingkungan RSS II tersebut.

Sampah yang berada di komplek RSS ini setiap harinya diangkut dengan menggunakan kereta sorong dan truk sampah milik Dinas Kebersihan Medan, setiap penghuni mengumpukan sendiri sampahnya kedalam tempat tersedia.

Sampah yang dikumpulkan kereta sorong dipindahkan ketempat pembuangan sementara/bak konteiner (transfer depo) (TD) yang telah disediakan satu lokasi dekat komplek RSS II.

Dari satu lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sampah yang ada diangkat oleh Pemda cq Dinas Kebersihan Bestari baru dibuang ke TPA.

Sampah yang berasal dari penyapuan jalan pada umumnya dilakukan secara manual oleh petugas penyapu jalan, kemudian dikumpulkan kereta sorong dan beca sampah kemudian dipindahkan ke TPS bak container terdekat.

Sampah pasar (super market) di kumpulkan dengan kereta sorong dan truk sampah, sampah yang dikumpulkan dengan kereta sorong dipindahkan ke TPS transfer ocation (TL) yang telah tersedia lalu pihak Pemda lalu oleh Dinas Pemda dibuang ke TPA.

Pengumpulan sampah yang dilakukan dengan kereta sorong sampah pada daerah- daerah tertentu seperti daerah tempat perbelanjaan dan jalan-jalan ramai yang dilakukan dua kali sehari sedang daerah daerah lainnya dilakukan satu hari sekali.

Waktu jadwal pengumpulan sampah dilakukan jam 6.30 wib sampai dengan pukul 12.30 wib sampah yang dikumpulkan melalui kereta sorong dari bak pengumpulan sementara dari sinilah truk Dinas Kebersihan membawanya ke TPA.

Jumlah TPS di RSS II Pada tahun 2000-2003, ada 1 buah yang terdekat disekitar lokasi RSS II. Pada umumnya TPS berupa tempat penumpukan sampah sementara menunggu kedatangan Dinas Kebersihan Bestari.

  1. Pengangkutan Sampah

Kegiatan pengangkutan sampah adalah kegiatan mengambil sampah dari TPS dibuang ke TPA, kegiatan pengangkutan sampah dilayani oleh truk. Adapun jenis truk yang ke TPS antara lain: truk konteiner, truk typer dan truk lama (dinas)

Masyarakat penghuni RSS tidak pernah membuang sampah secara langsung ke bak kontainer.

Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari dengan dua cara:

  1. Sistim Tranfer Location (TL) Sistim ini adalah meletakkan bak kontainer pada bangunan berlantai beton di daerah-daerah yang telah ditentukan, kemudian kereta sorong beca sampah dan masyarakat mengumpulkan sampah di lokasi tersebut. Transfer ke location ke TPA berlokasi di daerah dekat Komplek Rumah Susun Sukaramai II Kec. Medan Area Medan. Setelah penuh bak container diangkut dengan truk kontainer ke TPA dan transfer location ini dibersihkan kembali agar terhindar dari sumber penyakit untuk masyarakat sekitarnya.
  2. Sistem Kontainer

Sistem in hampir sama dengan sistem bak terbuka, bedanya pada sistem ini tempat penampungan sementara berupa bak container (tempat yang agak terbuka yang terbuat dari besi), yang dapat langsung diangkat truk container dan sampahnya di buang ke TPA sehingga dapat menghemat waktu.

Bak container merupakan tempat penampungan sampah yang diletakkan dekat lingkungan kompleks RS Sukaramai II dengan volume tampung 12 m3.

  1. Pembuangan Sampah

Pembuangan sampah merupakan tahap    akhir dari seluruh sistem pengelolaan sampah, dimana sampah-sampah dari seluruh tempat di Kota Madya Medan termasuk dari Kompleks rumah Susun Sukaramai II Kec Medan Area dikumpulkan di tempat pembuangan sementara, selanjutnya diangkut di buang ke tempat pembuangan akhir yang telah tersedia.

Tempat pembuangan akhir umumnya berupa tumpukan sampah diatas tanah terbuka dan berlokasi jauh dari tempat pemukiman penduduk (300 m).

Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari mempunyai 2 lokasi tempat pembuang akhir (TPA) yaitu:

  1. Desa Namobintang terletak di Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan Luas (14,8 ha). Dioperasikan sejak bulan Juli 1988 oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Medan sebelum beralih menjadi Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari, hingga saat ini sistem pembuangan yang dipakai sistem Open Dumping (sampah diletakkan saja diatas tanah terbuka dan system Controlied Land Fill (sampah yang penuh di tutup/ditimbun dengan tanah dan kemudian diratakan lagi.

Lokasi TPA di desa Namo Bintang disediakan untuk menampung sampah yang berasal dari bahagian Selatan atau dari wilayah operasi I, II, III dan wilayah IV jaraknya 15 KM.

 

 

  1. Kelurahan Terjun.

Kelurahan Terjun terletak di Kec.Labuhan dengan luas 10 Ha dioperasikan sejak 7 Januari 1993 hingga saat ini. Sistem pembuangan yang dipakai adalah sistem Controlled Land Fill dan sistem Sanitary Land (Sampah diolah dengan mengunakan air Lecthate (limbah menjadi air bersih daur ulang) hal ini membutuhkan biaya yang terlalu tinggi.

Pembuangan sampah diatur sedemikian rupa, sehinga TPA tersebut dapat digunakan untuk waktu yang lebih lama sesuai dengan yang telah direncanakan/diprogramkan Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari.

Loksi TPA di Kel Terjun ini dipakai untuk menampung sampah yang berasal dari bah.utara khususnya dari wilayah III. Jarak TPA ini ke inti kota 16 KM.

Dengan keterbatasan kemampuan saat ini proses pembuangan sampah baru dapat dilakukan dengan sistem Controlled Lang Fill dimana pembuangan sampah diatur sedemikian rupa, sehingga tempat pembuangan akhir dapat digunakan untuk waktu yang lama.

Demikian juga untuk peralatan yang digunakan di TPA hanya terdiri dari 2 (dua) unit bulldozer dan 6 unit skopel (Wheel Loader) yang digunakan untuk kedua TPA tersebut.

Akan tetapi karena kedua lokasi ini sekarang, jalan masuk rusak berat sehingga  pembuangan sampah ke TPA dipindahkan.

Sistem operasional pengelolaan sampah di Kotamadya Medan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat berat yang dimiliki Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari digunakan untuk meratakan sampah yang masuk ke TPA dan untuk mertakan tanah penutup sampah tersebut. Pada tahun 1898- 1998 pelayanan kebersihan masih diutamakan daerah inti kota karena peralatan masih terbatas, pada tahun 1993 dengan bertambahnya peralatan dari MUPP II( Medan Urban Develoment Project II) pelayanan sampah pinggiran kota sudah di angkut sehigga volume sampah yang diangkut ke TPA Semakin meningkat.

 

  1. Fasilitas Angkutan Sampah .

 

Untuk menanggulangi sampah di Komplek Rumah Susun Sukarame II alat pengangkutan yang digunakan adalah 4 unit kereta sorong dan 1 unit truk sampah dan 2 jenis angkut samapah yang dimiliki Badan Pengelola Kebersihan bermesin dan tidak bermesin. Dari sejumlah 4 unit kereta sorong dan 1 unit truk angkutan sampah yang ada dan berlokasi RS Sukarame II Medan Area ini semua berfungsi dengan baik dan dapat beroperasi dengan baik puberoperasi meliputi 2Bhagian yakni daerah sekitar lokasi RS Sukarame II la. Tapi bila 1 unit truk sampah dan 4 unit kereta seorang beroperasi diseluruh RS Sukarame II akan tetapi 1 unit truk sampah itu beroperasi disekitar RS Sukarame II. Kereta sorong mengumpulkan sampah yang ada di bak sampah setiap rumah ke TPS (tempat pengumpulan sampah) sedangkan turk sampah mengumpulan sampah yang berasal dari sapuan dan pemangkasan taman serta pembangan bongkaran bangunan yang ada di RS Sukarame II langsung ke TPS atau bak container yang tersedia pada daerah masing-masing.

Untuk mencapai daerah yang bestari di Kompleks SR Sukarame II Badan Pengelolaan Sukarame II mengadakan trip angkutan sampah minimal satu kali sehari yang diwajipkan pada angkutan sampah yaitu:

  1. Truk sampah 2 trip satu hari
  2. Kereta sorong 1 trip perhari.
  3. Setiap jenis angkutan sampah tersebut, kapasitas berbeda-beda demikian juga tanggung jawab angkutanya. Penetapan ukuran beban kerja itu berdasarkan kepada kelincahan dan keluwesan operasional dilapangan sebagai contoh: misalnya truk sampah diberi beban 2 trip perhari sedangkan kereta sorong diberi beban satu trip satu hari. Dengan pertimbangan bahwa jenis kenderaan itu memerlukan waktu bongkar dan waktu muat dilapangan sedangkan truk sampah-dan bekas pemangkasan taman serta bongkoran bangunan kebak container, transfer location atau tempat pembuangan sementara dengan beban 2 trip perhari.

 

  1. Sistem Penagihan Retribusi Sampah.

 

Penagihan retribusi sampah merupakan sumber utama pendapatan Dinas Kebersihan untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat di bidang persampahan/ kebersihan di RS Sukarame pada umumnya dan lingkungan pada khususnya.

Diharapkan sumber dana itu dapat menutupi biaya pengelolaan sampah yang diperlukan. Pelaksanaan penagihan di RS Sukarame dibagi atas tipe-tipe rumah yang ada di RS Sukarame.

Adapun biasanya retribusi sampah RS Sukarame tergantung pada tipe rumah tersebut, hal ini dapat pada table 4

 

Tabel 4

Besar Biaya Restribusi Tiap Tipe Rumah

 

No Tipe Rumah Biaya Restribusi
1 F 21 3000
2 F 36 5000
3 F 4          10000
Jumlah

 

Kepatuhan masyarakat di RS SukarameII Kec. Medan Area Medan dalam pembayaran retribusi sampah belum seluruh masyarakat yang ada di RS Sukarame mememnuhi ketentuan ketentuan yang ada, masih ada beberapa anggota msyarakat yang tidak memnuhi kewajipan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan akan tetapi  kompleks RS Sukarame IImendapat pengecualian bahwa penghuni Bumi Putra tidak dikenakan wajib bayar retribusi sampah.

Kepatuhan sebahagian masyarakat tidak memenuhi retribusi sampah karena menurut masyarakat yang ada di RS Sukarame II pihak pengelola masih belum memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Dalam melaksanakan penagihan retribusi sampah, pengelola kebersihan atau dalam hal ini Dinas Kebersihan menerapkan penagihan retribusi sampah secara langsung kepada masyarakat yang ada di RS Sukarame II atau secara door to door.

Pada setiap pembayaran yang dilakukan oleh wajib restribusi sampah petugas memberikan karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan sebagai tanda terima pembayaran retribusi kepada setiap pembayaran retribusi sampah.

 

  1. Sistem Penerimaan Retribusi Sampah.
  1. Wajib retribusi Sampah.

Salah satu factor yang mendukung untuk meningkatkan penerimaan uang rettribusi sampah dengan memperoleh dana wajib retribusi sampah yang sudah mendapat pelayanan sampah yang aktual dan lengkap sehingga memudahkan pengutipan retribusi sampah oleh petugas.

Dengan adanya data tersebut besar potensi di tiap rumah RS Sukaranmai II dapat diketahui dan untuk menetapkan besarnya target bagi setiap tipe rumah yang akan dikutip oleh petugas maupun untuk mengadakan kerja sama antara para pihak dengan masyarakat yang ada di RS Sukarame II Kec Medan Area Medan.

Dari hasil yang didata petugas kebersihan Medan, sampai saat ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari nsini dapat dilihat tingkat kesadaran masyarakat di RS Sukaramai II tersebut sudah dapat menerima, akan tetapi bagi masyarakat penghuni tipe F 21, A6 dan   A7 hanya 30% masyarakat yang membayar rettribusi sampah.

Dari perkembangan jumlah wajib retribusi sampah yang membayar iuran RS Sukaramai terus meningkat tetapi jika dibandingkan dengan wajib retribusi sampah yang sudah mendapat pelayanan masih sangat jauh dari yang diharapkan, dimana para wajib retribusi sampah sudah mendapat pelayanan yang dilakukan setiap hari karena jadwal pelayanan setiap hari dilaksanakan.

Keadaan mengakibatkan petugas kebersihan tidak dapat berbuat banyak untuk mencapai   target yang diharapkan dan hanya berharap pada titik pulang pokok (break even point).

Dalam melaksanakan kebersihan petugas kebersihan memprioritaskan kebersihan lingkungan dan pemukiman tempat tinggal masyarakat di RS Sukaramai II meskipun kurang kesadaran dari masyarakat RS Sukaramai di A6, A7 sehingga kita dapat mengatakan tidak ada partisipasi dari penghuni tersebut dalam menanggulangi sampah.

 

  1. Tarif Retribusi sampah.

 

Retribusi sampah adalah untuk menunjang pengadaan sarana dan fasilitas dalam rangka keberhasilan pengelolaan sampah.

Sejak bulan Februari 1993 diberlakukan Perda No 9  1992 tentang perubahan Perda No 15 Tahun 1981 mengenai pengelolaan kebersihan dan retribusi sampah yang didukung dengan Surat  keputusan Walikotamadya Tkt II Medan No 188.342/050/SK/1992 tanggal 6 Juni 1992 dalam hal pelaksanaan Perda tersebut.

 

  1. Hasil Penagihan Restribusi Sampah.

 

Jika dilihat dari segi penerimaan restribusi sampah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan/kenaikan tetapi kenaikan itu masih rendah disebabkan beberapa hal antara lain:

  1. Jumlah restribusi sampah terlalu rendah
  2. Sarana dan fasilitas pengangkutan

sampah masih kurang

  1. Jumlah tenaga personil belum men-

cukupi dari yang dibutuhkan.

4 Pengawasan terhadap penerimaan uang    retribusi sampah belum efektif dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini

Dari data yang diperoleh kepatuhan masyarakat di kompleks RS Sukarame dalam membayar retribusi sampah dapat dilihat dalamtabel 5 dibawah ini

 

Tabel 5

Kepatuhan Dalam Membayar Retribusi Sampah di RSS II Kecamatan Medan Area Medan Tahun 2000-2003

No Type Rumah      Yang Memenuhi Yang tdk Memenuhi
1 F 21         3 17
2 F 36 18  2
3 F 4 20 0
Jumlah 41 19

Sumber:

Perusahaan Daerah

Kebersihan Kod.Madya Med

 

 

 

  1. Biaya Operasional Pengelolaan Sampah.

 

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari membutuhkan biaya pengoperasian sarana, peralatan yang merupakan biaya operasional dan perawatan, biaya administrasi pengadaan, penyediaan alat-alat bahan-bahan dan biaya pemeliharaan.

Dana retribusi yang ditarik adalam masyarakat belum sepenuhnya dapat menutupi biaya operasional yang dibutuhkan. Jadi tidak ada tambahan dari manapun baik dari pihak kelurahan karena mereka tidak memiliki biaya taktis untuk itu.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan selama 30 hari termasuk juga hari-hari libur diperoleh data sebagaiman penliti gambarkan dalam tabel 6 dibawah ini

 

Tabel 6

Aktifitas Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Medan

 

No Katagori     Aktifitas

Aktif

 

Tidak Aktif

1 1 hari kerja     100% 0
2 2 hari kerja      80%         20

 

Sumber:

Perusahaan Daerah

Kebersihan Kod.Madya Medan

 

  1. Aspek Pengembangan.

 

  1. Daur Ulang melalui produksi kompos.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Bestari melalui subseksi perencanaan dan pengembangan adalah mengelola sampah menjadi pupuk kompos yang merupakan proses daur ulang sampah.

  1. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.

 

Pengetahuan masyarakat tentang sampah tercermin dari berbagai hal diantaranya adalah jenis sarana penampungan sampah didalam dan diluar rumah.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pengetahuan masyarakat tentang sampah di rumah susun F 36 dan F 54 adalah sangat tinggi. Tingkat pengetahuan itu juga berhubungan dengan pendidikan, pendapatan, pekerjaandan lama tinggal menetap masyarakat di suatu daerah.

Dimana semakin tinggi tingkat pegetahuan seseorang akan semakin tinggi pula pengetahuannya tentang sampah, demikian juga apabila semakin lama tinggal pada suatu daerah maka masyarakat akan semakin mencintai lingkungan tempat tinggal disuatu daerah maka masyarakat akan semakin mencintai lingkungan tempat tinggalnya, dengan demikian diharapkan peranan sertanya dalam pengelolaan sampah semakin tinggi.

Tingkat pengelolaan semakin baik menyangkut sarana penampungan di dalam dan diluar rumah serta pembayaran retribusi juga dipengaruhi tingkat pendidikan dan status pekerjaan seseorang, walaupun hal tersebut tidak mutlak.

Dari hasil analisis secara keseluruhan terhadap pengelolaan sampah dan hubungannya dengan variabel-variabel dan indikator diketahui bahawa peran sertanya masyarakat di Kopleks Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan hanya pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Madya Medan, Cuma di lokasi F 21 ini belum ada kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah kita lihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 7

Kesadaran Masyarakat Dalam Membuang Sampah di Kompleks Rumah Susun

 

No Type Rumah      Yang Memenuhi Yang  tdk Memenuhi
1 F 21         2 18
2 F 36 18  2
3 F 54 19  1
Jumlah 39 21

 

Sumber : data primer.

 

 

Dari data yang diperoleh diatas jelas terlihat, bahwa kesadaran masyarakat sudah cukup baik dalam hal pembuangan sampah dan pembuangan limbah di tipe F 36 dan F 54.

 

Disamping itu masih terdapat juga adanya keluhan-keluhan masyarakat Kompleks Rumah Susun Sukaramai II Medan Area Medan.

Melalui tabel 8 diuraikan keluhan-keluhan masyarakat RS Sukarame II Kec Medan Area Medan.

 

Tabel 8

Keluhan Masyarakat Kompleks Rumah Susun Sukarame II Kecamatan Medan Area

 

 

No Type Rumah      Yang Memenuhi Yang tdk Memenuhi
1 F 21         20   0
2 F 36    2  19
3 F 54    1  18
Jumlah  23  37

 

Sumber : data primer

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa keluhan-keluhabn tersebut disebabkan, biaya restribusi terlalu mahal dan disamping itu masyarakat tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya.

 

Kesimpulan dan Saran

 

Kesimpulan

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

  1. Sistem management pengelolaan sampah di kompleks Rumah Susun Sukaramai II Medan Area Medan belum terlaksana secara efektif dan efisien oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari dimana beberapa tempat masih terlihat sampah berserakan.
  2. Terdapat hubungan yang positif antara variable pendidikan, pekerejaan, pendapat, jumlah anggota keluarga, lama tinggal menetap dan pengetahuan masyarakat tentang sampah dan peran serta masyarakat dalam pengelolan sampah, dimana semakin baik atau tinggi suatu nilai variable kelompok masyarakat maka peran serta masyarakat tersebut dalam pengelolaan sampah juga semakin tinggi.
  3. Wajib retribusi sampah telah memenuhi kewajipan rata-rata 85% pertahun menunjukkan bahwa wajib retribusi sudah agak membaik dan juga jadwal pelayanan kebersihan sudah meningkat dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Medan.

Saran

Adapun saran yang peneliti ungkapkan adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengatasi kelemahan sistem manajemen pengelolaan sampah di Komplek Rumah Susun Sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan, diharapkan agar pemerintah kota menetapkan keebijaksanaan bahwa hasil sampah seluruhnya digunakan untuk :
  1. Meningkatkan jumlah kwalitas dan kesejahtraan karyawan pengelolaan sampah
  2. Pengadaan prasarana pembuang -an sampah
  1. Retribusi sampah wajip dibayar,    walaupun pelayanan sudah tidak    dapat dilaksanakan setiap hari, karena ini menjadi kewajipan masyarakat untuk kebersihan lingkungan pada umumnya di Kompleks Rumah Susun sukaramai II Kecamatan Medan Area Medan.
  2. Perda No.5 Tahun 1992 perlu di masyarakatkan didalam penyuluhan-penyuluhan untuk ketegasan dalam menerapkan sanksi yang jelas dan akurat terhadap pelanggarnya.
  3. Sehubungan dengan masalah sampah merupakan masalah umum pada setiap kota di Indonesia, sebaiknya permasalahan sampah ditangani secara nasional sehingga ada kebijaksanaan keseragaman dalam pemecahannya.

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Amdi Amzah (1990), Dasar Dasar Hukum Perumahan, renika Cipta, Jakarta.

Azrul A, Pengantar Ilmu Kesehatan   Lingkungan, Mutiara, Jakarta.

 

Departemen Sosial Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksana dan Materi Bimbingan Tenaga Penyuluhan Sosial Kehidupan di Rumah Susun.

BPEF. UGM, Yokyakarta.

 

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Madya Medan (1989), Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kotamadya Medan.

Salim. E. (1990) Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3S, Jakarta.

Sa’ id, E,G. (1987), Sampah Masalah Kita        Bersama, MSP, Jakarta.

 

Siegal, S. (1990) Statistik Non Para metric Untuk Ilmu-ilmu Sosial, PT. Gramedia., Jakarta.

Soemarwoto. (1989), Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan Bandung.

Soerjarni, M dan Bahrin S (1983) Manusia Dalam Keserasian Lingkungan, LPFE. UI, Jakarta.

UU No 23 Tahun 1997 Lingkungan Hidup.

 

 

 

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H

Posted by on Jul 1, 2016 in Berita FH | 0 comments

Kartu Ucapan Hari Raya Idul Fitri fh uisu

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Tracer Study Alumni UISU

Posted by on Jun 17, 2016 in Berita FH, statis, Uncategorized | 0 comments

https://docs.google.com/a/fh.uisu.ac.id/forms/d/16eD8iYfBdH7xRdlB7XwZ_KlsngYIHIC9fzCFu-ETsPo/viewform

“Hidupkan Kembali GBHN”

Posted by on Jun 15, 2016 in Berita FH | 0 comments

“Hidupkan Kembali GBHN”

Medan, (Analisa). Agar terwujud arah ke­bijakan yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan bernegara perlu dihidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Ne­gara (GBHN) oleh MPR, se­hingga mempunyai arah haluan yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan dengan pola sistem perencanaan pemba­ngunan Nasional saat ini menunjukkan kebijakan pem­ba­ngunan terombang ambing tanpa arah yang pasti.

Demikian kesimpulan ma­kalah yang dipaparkan nara­sumber Dr Marzuki SH MHum (Dekan FH UISU) di acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Re­publik Indonesia (MPR-RI) di Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (9/6).

Kegiatan yang bertemakan “Reformulasi Sistem Pe­renca­naan Pembangunan Nasional (SPPN)” itu dihadiri Pakar Hukum dan Tata Negara dan perwakilan pemerintah Sumut, dan dari partai politik serta mahasiswa UISU.

Narasumber dalam kegiatan itu selain Dekan FH UISU Dr Marzuki SH MHum, Subhilhar, Syofyan, dan dari Lembaga Pengkajian MPR RI antara lain Prof Dr. H Soedijarto MA, Andi Matalatta, Sulastomo, Harun Kamil, dan Syamsul Bahri.

Selanjutnya Marzuki me­nyebutkan, perlu juga mere­konstruksi MPR sebagai lem­baga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indo­nesia, sebagai wujud sendi negara berdasar atas kedau­latan rakyat yang dilaksanakan mela­lui prinsip musyawarah mufakat, yang terdiri dari berbagai komponen DPR, DPD, dan Utusan Golo­ngan yang ber­sumber dari akar budaya bangsa.

“Bukan didasari pada pem­bagian atau pemisahan kekua­saan semata yang merupakan adopsi nilai-nilai demokrasi Amerika dan Eropa, yang cenderung individualisme dan liberalisme,” katanya.

Sedangkan Syofyan me­rekomendasikan antara lain per­lu adanya GBHN sebagai per­wujudan keinginan masya­rakat tentang pembangunan nasional yang dirumuskan secara aspiratif dari masyarakat yang meliputi aspek perwi­layahan dan pem­bangunan sektoral sampai pada keputusan MPR dalam satu dokumen yang disebut dengan perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang dan menengah.

Selain itu memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai UUD 1945 yang mempunyai kewe­nangan untuk membuat Undang-Undang dan menetapkan GB­HN.

Sementara Subhilhar me­nyampaikan, agar sistem peren­canaan pembangunan efektif antara lain harus dapat me­ningkatkan pendapatan Na­sio­nal, pemerataan distribusi kekayaan, mengurangi ketim­pangan wila­yah, dan men­ciptakan keseim­bangan pere­konomian.

Dari Lembaga Pengkajian MPR RI Prof Dr H Soedijarto MA menjelaskan, peranan MPR seba­gai lembaga tertinggi Negara dalam penyusunan GBHN sebagai pembangunan semesta berencana.

Dalam melaksanakan pera­nannya, MPR dalam periode 5 tahun sekali mengadakan sidang untuk menetapkan GBHN. Untuk itu MPR perlu mempunyai Panitia Ad Hok yang bekerjasama dengan Bappenas untuk merancang GB­HN yang benar-benar meru­pakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945.

Menyikapi paparan yang di­sam­paikan narasumber dari UISU ditampung agar dihidupkan kem­bali GBHN disambut positif oleh MPR. (bara)

Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2016-2017 (kelas Pagi – Sore – malam)

Posted by on Feb 26, 2016 in Berita FH | 0 comments

Fakulats Hukum UISU Menerima Mahasiswa Baru TA. 2016-2017 untuk Program Studi Magister  S2 Ilmu Hukum dan Program Studi S1 Ilmu Hukum.

Kelas Pagi  : 07.45 Wib s.d 11.30 Wib

Kelas Siang : 13.30 Wib s.d 16.00 Wib

Kelas Sore : 17.00 Wib s.d 20.00 WIb

untuk informasi lebih lanjut dapat melihat Brosur yang terlampir.

Telp. 061-7869780

Email : admin@fh.uisu.ac.id / hukumuisu@yahoo.co.id

 

Cover depan

Kompetisi Debat Hukum Se-Kota Medan diselenggarakan Fakultas Hukum UISU

Posted by on Feb 26, 2016 in Berita FH | 0 comments

Kompetisi Debat Hukum Se-Kota Medan diselenggarakan Fakultas Hukum UISU

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara menyelenggarakan Kompetisi Debat Hukum antar Mahasiswa Fakultas Hukum Se-Kota Medan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Milad Fakultas Hukum UISU yang ke – 64 (Januari 1951 – Januari 2016).

Kompetisi tersebut dilaksanakan pada tanggal 24-25 Februari 2016 di Fakultas Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan yang di ikuti oleh Fakultas Hukum Universitas-universitas Se- Kota Medan antara lain FH UISU, FH UMSU, FH USU, FH UIN SU, FH UNPAB, FH UHN, FH UNPRI, FH UPMI, FH UMN, FH Univ. Quality.

Pada Babak Semi Final dan Babak Final Kompetisi Debat Hukum Se-Kota Medan tersebut dijuarai oleh Fakultas Hukum UMSU yang meraih Juara I, Fakultas Hukum Pembangunan Panca Budi yang meraih Juara II, Fakultas Hukum UISU yang meraih Juara III dan Fakultas Hukum HKBP Nomensen yang meraih Juara Harapan.

Dalam keterangannya Ketua Panitia Pelaksana Sdr. M. Mirza Akbar Siregar bersama dengan Sekretaris Panitia Sdr. Bayu Akbar Lingga menyampaikan rasa syukur telah berjalan sukses nya Kompetisi Debat Hukum Se- Kota Medan tersebut, mereka menyampaikan bahwa Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan bakat Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Medan khususnya dalam hal pembangunan Hukum di Sumatera Utara  dan di Indonesia umumnya, dalam Kompetisi ini Juri yang dipilih juga sangat Kompeten dalam bidangnya, yaitu Bapak Dr. Erwinsyahbana, SH.,M.Hum, Ibu Dr. Marlina, SH.,M.Hum dan Bapak H. Saipul Anwar, SH.,M.Hum. mereka juga menyampaikan harapan yang sangat besar agar Kompetisi-kompetisi Debat seperti ini harus rutindilakukan pada masa yang akan datang.

1456450002203 1456450007590 1456450018923 1456450023935 1456450034770 1456450047801 1456450051593 1456450055957