Focus Group Discussion & Penandatanganan MOU Antara Komisi Kejaksaan RI dengan Fakultas Hukum UISU

Foto untuk : Focus Group Discussion & Penandatanganan MOU Antara Komisi Kejaksaan RI dengan Fakultas Hukum UISU

Medan, 29 November 2018. Bertempat di Hotel Grand Aston Medan melalui pelaksanaan  kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Komisi Kejaksaan RI dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) dengan mengangkat tema “Memperkuat Peran Serta Civitas Akademika Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia”. Pelaksanaan Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan Kapolda Sumatera Utara, Perwakilan Kapolres, Perwakilan Kejati, Perwakilan Kejari, LBH Medan, LBH APIK, BAKUMSU, Kontras Sumut, LBH PUSHPA dan seluruh Civitas Akedemika Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN).

“Memperkuat Peran Serta Civitas Akademika Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia” menjadi tema Focus Group Discussion (FGD) yang  dipaparkan langsung oleh 3 (tiga) narasumber utama  yaitu :

  1. Erna Ratnaningsih ,SH.,LL.M selaku wakil ketua Komisi Kejaksaan RI
  2. Dr.Abdul Haris Nasution,SH.,M.Kn selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
  3. Muslim Muis,SH selaku LBH PUSHPA

Erna Ratnaningsih,SH.,LL.M (Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI) sebagai salah satu narasumber utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengungkapkan bahwa Peran Perguruan Tinggi dalam memperkuat kinerja Komisi kejaksaan berdasarkan fungsi dan pelaksanaan tugasnya adalah sebagai  :

  1. Komisi Kejaksaan Periode I (2007-2011), Periode II (2011-2015), Periode 3 (2015-2019)
  2. Merupakan Lembaga Non Struktural
  3. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri
  4. Bertanggungjawab langsung kepada Presiden
  5. Komisioner KKRI berasal dari
  1. Enam orang unsur masyarakat
  2. Tiga orang mewakili pemerintah
  1. Komisoner Komisi Kejaksaan Periode 2015-2019 terdiri dari :
  1. Satu orang ketua, merangkap anggota
  2. Satu orang wakil, merangkap anggota
  3. Satu orang sekretaris, merangkap anggota

Strategi pengawasan yang dilakukan meliputi kegiatan menggerakkan partisipasi masyarakat dan komponen lain serta membangun kemitraan strategis berlandaskan kemandirian untuk mewujudkan kejaksaan yang lebih baik,”ujarnya”.

Tujuan pelaksanaan  kegiatan  Focus Group Discussion (FGD) dan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Komisi Kejaksaan RI dan beberapa Fakultas Hukum di kota Medan yang salah satunya adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  adalah :

  1. Mensosialisasikan Komisi Kejaksaan RI kepada masyarakat guna meningkatkan peran serta dan partisipasi dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan memahami kelembagaan beserta tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan RI.
  2. Mendorong Civitas Akademika Perguruan Tinggi dalam memberikan kontribusi akademis dalam melakukan Tri Dharma  Perguruan Tinggi  (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengadian Masyarakat) yang dapat digunakan sebagai wadah dan sarana menampung aspirasi dan saran-saran konstruktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi  Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal Kejaksaan RI.
  3. Menguatkan jaringan kerjasama Komisi Kejaksaan dengan lembaga mitra, baik dengan Perguruan Tinggi ataupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya dalam mendukung tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan.

 

Admin

Taufiq Ramadhan,S.H.,M.H

 

E-learning
Siakad
E-Journal
Perpustakaan
Sistem Informasi Dosen
Tracert Study
PMB UISU
Flag Counter