HUKUM PENGANGKUTAN DARAT DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Foto untuk : HUKUM PENGANGKUTAN DARAT DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Artikel Hukum Oleh : DR.Marzuki Lubis,S.H.,M.Hum[1]

  1. Latar Belakang

Pembangunan bagi suatu bangsa pada hakikatnya merupakan proses modernisasi atau proses pembinaan bangsa (nation building) dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, hukum, politik maupun pertahanan keamanan. Atas dasar hal ini, Lili Rasjidi mengemukakan bahwa pembangunan sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan terhadap suatu masyarakat beserta lingkungannya.[2]

Dalam konteks yang demikian, Negara Republik Indonesia yang telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, dengan letak geografis yang terletak diantara dua benua dan dua samudera mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi serta pemantapan integrasi nasional guna memperkokoh ketahanan nasional.

Guna mendukung posisi tersebut, maka peranan transportasi baik sarana transportasi di darat (jalan, kereta api, dan sungai) maupun di laut dan udara merupakan condition sine quanon dalam pembangunan nasional, terutama untuk terjalinnya hubungan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia, bahkan termasuk dalam hubungan antar negara.

Dengan demikian pengangkutan darat, sebagai bagian integral dari pembangunan transportasi nasional memerlukan perhatian, karena mempunyai beberapa fungsi yang strategis antara lain: sarana penghubung dan membuka isolasi daerah-daerah terpencil di Indonesia, sarana dalam lalu lintas perdagangan, yang pada gilirannya menjadi sarana pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Siti Nurbaiti mengemukakan bahwa fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai[3]. Dengan perkataan lain R.W. Faulksmengemukakan fungsi pengangkutan adalah sebagai jembatan penghubung waktu dan ruang yang memisahkan para pembeli dan para penjual (In other words, it is the function of transport to bridge the time and space gaps separating buyers and sellers), atau (to move passengers or things from where they are to where they would prefer to be or to where their relative value is greater)[4].

Menyadari peranan transportasi dalam pembangunan nasional, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu, sehingga mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Meski demikian, secara garis besar, kondisi sarana dan prasarana transportasi publik di Indonesia belum optimal berdasarkan evaluasi 4K: keselamatan, keamanan, keterjangkauan dan kenyamanan[5]. Aspek pertama adalah keselamatan. Hal ini merupakan hal yang utama, karena setiap manusia menghendaki keselamatan. Akan tetapi dari berbagai data kecelakaan (Jasa Raharja, Kepolisian, Kementerian Perhubungan) menunjukkan masih banyaknya angka korban kecelakaan. Data dari Departemen Perhubungan menunjukkan bahwa sampai bulan Juni 2009 telah terjadi 19000 (Sembilan belas ribu) kecelakaan, sehingga untuk menjaga keselamatan di jalan dibutuhkan sinergi dari semua pihak dan dilakukan secara berkesinambungan.[6] Aspek kedua, adalah keamanan. Berbagai survey transportasi, baik di perkotaan maupun antar kota dan desa memperlihatkan bahwa para pengguna transportasi umumnya masih menempatkan aspek ini ke dalam hal utama yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan perjalanan. Aspek ketiga adalah keterjangkauan, juga tentunya merupakan pertimbangan dalam memilih sarana transportasi. Oleh sebab itu, peranan pemerintah diperlukan untuk menetapkan tarif, sehingga masyarakat memiliki aksesibilitas dalam aktivitas kesehariannya. Aspek keempat adalah kenyamanan. Kenyamanan ini tentunya tidak hanya persoalan jasa angkutan, tetapi juga berkaitan dengan infra struktur jalan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga akhir tahun lalu, panjang jalan nasional yang rusak berat mencapai 3.843,8 km, atau 11,1% dari total panjang jalan nasional sejauh 34.628,8 km[7] km, belum termasuk jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Pengusaha Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Eka Sari Lorena Soerbakti, mendesak pemerintah agar memacu meningkatkan pembangunan dan kualitas infrastruktur jalan, karena bagi pengusah angkutan menyebabkan kehilangan potensi bisnis yang tidak sedikit, bahkan sampai 25%[8], sehingga menunjukkan bahwa hal yang demikian menyebabkan ketidaknyamanan pengguna transportasi, yang pada gilirannya menjadi alasan bagi mereka untuk memilih transportasi alternatif di luar angkutan jalan.

Realitas demikian, menunjukkan perlunya penataan transportasi, antara lain dilakukan dengan pembentukan berbagai pranata hukum, yang melahirkan hukum pengangkutan darat sebagai seperangkat kaidah-kaidah yang bertujuan mengatur hubungan hukum dalam perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan perikatan, termasuk hak dan kewajiban negara atau pemerintah serta stakeholder dalam lalu lintas dan angkutan jalan.

Sejalan dengan itu, maka diperlukan upaya pembangunan hukum pengangkutan darat, yang sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan tertentu terhadap masyarakat atau pengguna transportasi (law is a tool of social engineering), dan tentunya pembangunan yang diharapkan oleh hukum adalah perubahan masyarakat yang teratur, terkendali, berdaya guna dan berhasil guna.

Esensi pembangunan hukum transportasi dimaksud tentu tidak terlepas dari berbagai fungsi hukum, antara lain: Pertama, sebagai standard of conduct, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang untuk bertindak dalam melakukan hubungan hukum satu dengan yang lain. Kedua, sebagai as a tool of social engineering, yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, dalam kaitannya dengan diri pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Ketiga, sebagai as a tool of social control, yakni sebagai alat atau sarana untuk mengawasi tingkah laku manusia agar tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan susila. Keempat, sebagai as a facility on of human interaction, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, salah satu sub sistem hukum yang perlu mendapat kajian adalah hukum pengangkutan darat. Untuk itu, tentunya analisis politik hukum sebagai kebijakan dasar yang dirumuskan oleh pemerintah dan DPR dalam menentukan arah, bentuk maupun isi hukum[9] pengangkutan darat melalui kodifikasi dan unifikasi hukum membawa dampak positif terhadap stakeholder yang dijabarkan secara transparan pada berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  1. Pembahasan
  1. Politik Hukum Pengangkutan Darat

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep yang abstrak, akan tetapi meskipun bersifat abstrak, hukum dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat yang senantiasa berubah, baik perubahan yang berkembang secara alami, perubahan masyarakat yang cepat (revolusioner) maupun perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan secara bertahap dan wajar.

Untuk itu, walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan, akan tetapi sangat mutlak pula dipeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Bukan sebaliknya, menghambat usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Sesungguhnya hukum dapat tampil ke depan menunjukkan arah dan memberi jalan bagi perubahan.

Perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai akibat perkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu tatanan hukum yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat, yang tentunya sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indionesia Tahun 1945.

Memperhatikan hal tersebut, pembangunan hukum nasional yang diselenggarakan terdiri dari 4 (empat) komponen: budaya hukum, materi hukum, lembaga, organisasi, aparatur dan mekanisme hukum, serta sarana dan prasarana hukum[10].

Keempat komponen itu tidak hanya berkaitan satu dengan yang lain, tetapi juga saling pengaruh mempengaruhi, sehingga sekalipun misalnya kita berhasil menyusun materi hukum dengan sempurna, akan tetapi apabila hal tersebut tidak didukung oleh dan berinteraksi dengan budaya hukum yang sesuai, aparatur hukum yang profesional, bahkan juga sarana dan prasarana hukum yang cukup modern dan memadai, maka seluruh materi hukum itu tidak mungkin akan dapat diterapkan dan ditegakkan sebagaimana diharapkan, sehingga materi hukum itu hanya tinggal menjadi huruf mati belaka.

Di sinilah esensi politik hukum nasional menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara yang berperan dalam empat hal, yaitu: Pertama, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, Kedua, pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, penegasan fungsi lembaga penegak dan pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya. Keempat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.[11]

Politik hukum yang demikian secara jelas dapat diperhatikan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025:

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.[12]

Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan transportasi dalam rangka pembangunan nasional dilaksanakan dengan:

  1. Mengembangkan jaringan pelayanan antar moda dan inter moda;
  2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.
  3. Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan
  4. Meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat
  5. Menyediakan pelayanan angkutan umum masal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; serta
  6. Meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin.

Dalam kaitan dengan penyelarasan peraturan perundang-undangan, maka khusus Hukum Pengangkutan Darat (Angkutan Jalan) telah terbit Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 

  1. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Hukum Pengangkutan Darat

 

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi di berbagai bidang, termasuk Hukum Pengangkutan Darat, dewasa ini di Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani secara konkrit.

Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 telah diimplementasikan unsur-unsur dalam kepemerintahan (governance stakeholders) yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori:[13]

  1. Negara/Pemerintahan, berfungsi sebagai pembina, baik dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dengan memperhatikan pelibatan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
  2. Sektor swasta, pelaku sektor swasta adalah mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dengan penyelenggaraan transportasi.
  3. Masyarakat madani (civil society), yaitu kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya berada diantara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, ekonomi dan politik, khususnya dalam bidang transportasi.

Dalam hubungan ini, UNDP mengemukakan beberapa karakteristik Good Governance:

    1. Partisipasi (Participation)
    2. Aturan Hukum (Rule of Law)
    3. Transparansi (Transparency)
    4. Responsif (Responsiveness).
    5. Orientasi Konsensus (Consensus Oriented).
    6. Berkeadilan (Equity)
    7. Efektif danEfisien (Effectiveness and Efficiency)
    8. Akuntabilitas (Accountability)
    9. Visi Strategis (Strategic Vision).

Sejalan dengan prinsip dimaksud, maka bila diperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, secara eksplisit ditentukan berbagai asas dimaksud: asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, serta asas mandiri.

Untuk mewujudkan prinsip Good Governance tersebut, maka berbagai pengaturan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 merupakan implementasi dari penerapan asas tersebut, seperti BAB XV tentang Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit, yang bila tidak dipenuhi oleh pemerintah atau pemerintah daerah, baik aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanannya dapat digugat melalui class action (Pasal 243), termasuk hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas (Pasal 131 dan pasal 132).

Demikian juga dengan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam Bab XVI, pengembangan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melalui pendidikan dan latihan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga swasta yang terakreditasi (Bab XVII Pasal 253 – Pasal 255).

Bahkan dalam undang-undang ini telah diatur Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang merupakan wujud dari penerapan Good Governance, berupa:

    1. Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
    2. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
    3. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan, dan ;
    4. Dukungan terhadap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.[14]

Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

  1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Stakeholders dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sejalan dengan prinsip Good Governance, maka undang-undang ini telah menempatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam prinsip keseimbangan yang berperan baik sebagai subjek maupun objek dalam lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, yang belum ada diatur pada saat berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.

Di dalam Pasal 213 ditentukan bahwa pemerintah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka pemerintah wajib:

  1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan.
  2. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang ramah lingkungan.
  3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik dan/atau pengemudi kenderaan bermotor yang beroperasi di jalan, dan
  4. Menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Demikian juga dengan hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum ditentukan dalam Pasal 214 dan 215 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang menentukan bahwa perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan, serta berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Di sisi lain undang-undang ini juga menentukan berbagai kewajiban perusahaan angkutan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 215:

  1. Melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  2. Menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan
  3. Memberi informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum.
  4. Memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana angkutan umum; danMematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Sedangkan hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam Pasal 216 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa masyarakat berhakmendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan, serta memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Demikian juga dengan kewajiban masyarakat dalam Pasal 217 disebutkan adalah menjaga kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

  1. Bentuk Hukum Perusahaan Angkutan Umum

Dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kenderaan bermotor umum. Dengan demikian secara eksplisit menurut ketentuan ini, maka bentuk usaha perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) , Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum, seperti perusahaan perorangan, Persekutuan Perdata (Maatschap), Firma (Fa) maupun Comanditaire Venootschap (CV) tidak boleh menyediakan angkutan umum. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang tidak mengharuskan badan hukum sebagai penyedia angkutan umum. Hal ini dapat diperhatikan dalam Pasal 1 Angka 8: “Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan”. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, penyelenggara angkutan umum tentunya harus membenahi bentuk hukum kegiatan usaha angkutan umum sebagai badan hukum berdasarkan amanat undang-undang.

  1. Prinsip Tanggung Jawab Di Bidang Angkutan Darat

Dalam Hukum Pengangkutan, terdapat beberapa prinsip tanggung jawab, yaitu:

  1. Pertama, Based on Fault (Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Kesalahan). Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau yang disebut onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
  2. Kedua, Presumption of Liability (praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab), tanpa ada keharusan bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa ada perbuatan melawan hukum dari pihak pengangkut atau tidak. Prinsip ini didasarkan pada perjanjian pengangkutan (contractual liability).
  3. Ketiga,Presumption of Non Liability (Praduga bahwa pengangkut selalu tidak bertanggung jawab). Hal ini antara lain berlaku untuk barang bawaan yang berada di dalam pengawasan penumpang sendiri.
  4. Keempat, Absolute atau Strict Liability (prinsip Tanggung Jawab Mutlak. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa secara yuridis salah atau tidak salah, pengangkut harus bertanggung jawab dengan tidak ada beban pembuktian. Menurut Siti Nurbaiti prinsip ini banyak berlaku dalam sistem tanggung jawab dalam Hukum Pengangkutan Udara.
  5. Kelima, Limitation of Liability (Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab).[15]

Dalam konteks Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, maka prinsip tanggung jawab yang diterapkan terhadap perusahaan angkutan umum, baik terhadap penumpang maupun pengiriman barang adalah sistem tanggung jawab Presumption of Liability dengan Limitation of Liability, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 193 Ayat (1) dan (2) yang intinya perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang, kecuali karena force major atau kesalahan penumpang atau pengirim barang. Kerugian tersebut berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

Sedangkan sistem tanggung jawab terhadap pihak ketiga di dasarkan pada Based on Fault sebagaimana diatur dalam Pasal 194: “Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga, kecuali pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum”. Di sisi lain juga disebutkan ada tanggung jawab khusus oleh penyelenggara angkutan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 191:, “bahwa perusahaan anngkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.

Menurut Siti Nurbaiti, pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, pengirim barang dan pihak ketiga dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 jauh lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, karena sudah memisahkan tanggung jawab pengangkut, baik terhadap penumpang, pengirim barang maupun pihak ketiga, sedang pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, pengirim barang dan pihak ketiga hanya diatur dalam satu ayat (Pasal 45 Ayat (1). Akibatnya sistem tanggung jawab untuk pihak ketiga juga digunakan sistem Presumption of Liability, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, dilihat dari perspektif politik hukum, maka Hukum Pengangkutan Darat (Jalan) telah mengalami perkembangan pengaturan yang signifikan dalam rangka mewujudkan law is a tool of social engineering, yang oleh Mochtar Kusumaatmadja disebutkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

  1. Kesimpulan

Menyadari bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang sangat penting dan strategis, maka sudah seharusnya dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, sejalan dengan pendekatan Hukum Pengangkutan Darat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oleh sebab itu, diharapkan para stakeholders yang terlibat dalam lalu lintas dan angkutan, baik pemerintah, pengusaha angkutan, serta pengguna jasa angkutan harus saling bersinergi dan bekerja sama sesuai dengan kedudukan masing-masing, serta tertib dalam komitmen membangunan citra layanan angkutan di Indonesia, terutama diharapkan kepada Pemerintah, sebagai Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar mempunyai political will yang baik dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan, yang pada gilirannya akan terwujud kesadaran hukum masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif dan tertib bagi layanan angkutan yang tersedia, sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional.

 

DAFTAR BACAAN

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, Makalah Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1996,

Faulks, R.W., Principles of Transport, First Published, Ian Allan Ltd, London, 1973.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Sedarmayanti, Hj., Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua, CV Mandar Maju, 2004, hlm. 4-5

Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api), Universitas trisakti, Jakarta, 2009.

Transportasi sebagai Aktivitas Sosial Ekonomi, http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-pengangkutan., diakses 10 Mei 2011.

Tularji, Jalan Rusak Hilangkan 25% Keuntungan Angkutan, dalam Bisnis Indonesia Digital Service, Selasa 10 Mei 2011.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 


[1] Dosen Kopertis Wilayah I Sumatera Utara, dpk Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

[2] Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 119.

[3] Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api), Universitas trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 2-3.

[4] Ibid., dalam R.W. Faulks, Principles of Transport, First Published, Ian Allan Ltd, London, hlm. 29.

[5] Transportasi sebagai Aktivitas Sosial Ekonomi, http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-pengangkutan., diakses 10 Mei 2011, hlm. 4-5.

[6] Siti Nurbaiti, op.cit., hlm. 6.

[7] Tularji, Jalan Rusak Hilangkan 25% Keuntungan Angkutan, dalam Bisnis Indonesia Digital Service, Selasa 10 Mei 2011.

[8] Ibid.

[9] Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 26.

[10] Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1996, hlm. 6.

[11] Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, Makalah Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Perhatikan Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, op.cit., hlm. 31.

[12] Perhatikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, huruf D Tentang Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju, angka 30.

[13] Perhatikan Sedarmayanti, Hj., Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua, CV Mandar Maju, 2004, hlm. 4-5.

[14] Perhatikan Pasal 256 s/d Pasal 258 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[15] Perhatikan Siti Nurbaiti, op.cit., hlm 25-39.

 

 

E-learning
Siakad
E-Journal
Perpustakaan
Sistem Informasi Dosen
Tracert Study
PMB UISU
Flag Counter