Kuliah Umum Dengan Tema : Akuntabilitas Peradilan

Foto untuk : Kuliah Umum Dengan Tema : Akuntabilitas Peradilan

Medan, 14 Maret 2019 Pukul 09.30 Wib.
Aula Fakultas Hukum UISU Medan, Pukul 09.30 Wib. Kuliah Umum Fakultas Hukum UISU Medan dengan tema Akuntabilitas Peradilan (Judicial Accountabilty). Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Dekan Fakultas Huku UISU yaitu Bapak Dr.Marzuki Lubis,SH.,M.Hum, Anggota Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi  yaitu Bapak Dr.Farid Wajdi,SH.,M.Hum, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan III, Ketua dan Sekretaris Prodi FH UISU, Dosen Fakultas Hukum UISU, Tenaga Pendidikan dan Mahasiswa Fakultas Hukum UISU serta beberapa tamu undangan dari Universitas yang berbeda.
Kuliah Umum dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UISU yaitu Bapak Dr.Marzuki,SH.,M.Hum.
Tema Akuntabilitas Peradilan atau Judicial Accountabilty dalam kegiatan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dihubungkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden sebagai langkah untuk menciptakan Pemilu yang Bermartabat dan Peradilan yang Bersih. Kuliah umum langsung dipaparkan oleh narasumber utama yaitu Anggota Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi  yaitu Bapak Dr.Farid Wajdi,SH.,M.Hum.
Yang dipandu oleh Moderator Ibu Maria Rosalina,SH.,M.Hum
Narasumber kuliah umum dengan tema Akuntabilitas peradilan yaitu Bapak Dr.Farid Wajdi,SH.,M.Hum menyebutkan bahwa Komisi Yudisial (KY) berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang bersih dan adil. Salah satu peran dan wewenang Komisi Yudisial (KY) adalah melakukan pengawasan dan pemantauan langsung persidangan perkara pemilu. Komisi Yudisial (KY) melakukan pemantauan sidang perkara pemilu  baik itu tindak pidana pemilu maupun sengketa pemilu. Selain Itu melakukan proses pengawasan terhadap perilaku hakim, ujarnya”.
Hakim dituntut untuk bersikap netral terhadap pelaksanaan pemilihan umum, Hakim tidak dianjurkan untuk mendukung, menjelekkan ataupun menjatuhkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun para calon anggota legislative. Hakim harus bersifat independen dan bersifat sebagai negarawan bahkan sampai hakim tersebut pensiun dari jabatannya sebagai Hakim. Pengawasan terhadap Hakim tidak saja dilakukan didalam persidangan namun diluar persidangan. Pemantauan terhadap Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial didalam persidangan dilakukan oleh petugas komisi yudisial itu sendiri atau pun melalui alat perekam. Petugas Komisi Yudisial yang dimaksud adalah sebagai penghubung seperti perguruan tinggi setempat. Komisi Yudisial mendorong hakim-hakim yang menangani sengketa pemilu tetap menjaga independensi sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan akuntabel.
Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung melakukan pendidikan berupa pelatihan khusus terhadap hakim-hakim  yang menyelesaikan masalah tindak pidana pemilu maupun sengketa pemilihan umum agar hakim-hakim yang menangani kasus tindak pidana pemilu dan sengketa pemilu tersebut dapat menguasainya secara optimal dan berintegritas agar tercipta pemilu yang adil dan demokratis.
Komisi Yudisial (KY) memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan terselenggaranya pemilu yang adil, bermartabat dan bersih pada pemilihan Presiden dan anggota legislative 2019 yang akan digelar serentak pada tanggal 17 Aprill 2019. Pemilu berdaulat, negara kuat, Pemilu Bermartabat dan Peradilan yang Bersih

Penulis : 
Taufiq Ramadhan, SH.,MH

E-learning
Siakad
E-Journal
Perpustakaan
Sistem Informasi Dosen
Tracert Study
PMB UISU
Flag Counter