TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Foto untuk : TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Artikel Hukum Oleh : Taufiq Ramadhan,SH.,MH

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia,  keberlangsungan sebuah bangsa dan keberlangsungan sebuah negara karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada serta menjadi amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa dijaga dan dilindungi oleh sebab karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi keberadaannya.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan didukung oleh beberapa faktor kenakalan remaja seperti faktor rendahnya inteligensia, usia, kelamin, kedudukan anak, keluarga, pendidikan yang minim, pergaulan anak yang tidak baik dan didukung oleh media massa baik itu media elektronik, media online dan sebagainya terhadap tontonan yang cenderung tidak baik menjadi suatu sebab musabab timbulnya suatu kejahatan. Kejahatan-Kejahatan yang banyak dilakukan oleh kebanyakan anak misalnya:

  1. Kejahatan asusila (pencabulan)
  2. Kejahatan ketertiban
  3. Kejahatan pembunuhan
  4. Kejahatan narkotika
  5. Kejahahatan penganiayaan
  6. Kejahatan pemerasan
  7. Kejahatan senjata tajam
  8. Kejahatan kenakalan dalam keluarga
  9. Kejahatan penculikan
  10. Kejahatan mata uang

Masalah terhadap anak selalu menjadi sorotan yang memprihatinkan jika dihubungkan dengan banyaknya yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukannya terlebih lagi jika korbannya seorang Anak juga. Masa anak adalah masa pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk maka dapat mempengaruhi tindakann anak seperti pemicu perbuatan melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan penyimpangan yang dikenal dengan kenakalan anak (Juvenille delinquency) yang dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku yang bersifat asosial dan dapat menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Juvenile deliquency menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan. Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.

 

Salah satu kejahatan atau penyimpangan yang sangat memperihatinkan bagi dunia anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah ditemukannya ratusan kekerasan seksual (seperti pencabulan) yang berhubungan dengan anak berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (WWW.KPAI.go.id/Tahun 2017, KPAI temukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak, ditayangkan 27 september 2017).

Kejahatan asusila seperti pencabulan yang dilakukan oleh anak diatur didalam Pasal 76 E Undang-Undang Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Psikolog Indah Usman, Bsc menyebutkan bahwa pencabulan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan preventive dan penanggulangan serius oleh Pemerintah. Besarnya tingkat kejahatan pencabulan saat ini terjadi karena lemahnya kondisi psikologis seorang anak yang disebabkan oleh bebarapa faktor salah satunya media internet seperti sosial media menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya tindak pidana kejahatan asusila oleh anak. Kemudahan untuk mengakses film porno tanpa adanya pengawasan oleh orang tua cenderung mengakibatkan anak berfantasi dan tidak bisa menahan diri serta tidak dapat memandang bahwa apa yang dilakukan nya merupakan suatu kejahatan yang melanggar norma kesopanan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan. Cabul menurut Adami Chazawi  adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut :

  1. Exhbitionism : sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
  2. Voyeurrism : mencium seorang dengan bernafsu
  3. Foundling  mengelus/meraba alat kelaman seseorang
  4. Fellation : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan sebagaimana Putusan No.08/Pid.Sus,Anak/2015/PN.Yyk memutuskan bahwa anak yang tidak disebutkan namanya (xxx) telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak (yyy) dan dijatuhkan pidana pembinaan kepadanya selama 8 (delapan) bulan. Sanksi hukuman yang diberikan kepada anak pelaku kejahatan sebagai tanggungjawab pidana yang diberikan kepadanya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Proses peradilan yang diberikan kepada anak lebih mengarah pada sistem restorative justice yang menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat melalui pelaksanaan diversi.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sistem pemidanaan setelah diatur restorative justice  bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, menimbulkan pandangan bahwa sanksi bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan Ultimum Remidium (senjata terakhir). Pemberian sanksi yang bersifat edukatif yang bermanfaat seperti pelatihan, bimbingan dan binaan kerohanian harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksinya  dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindak pidana yang mereka lakukan, maka mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dengan adanya keahlian tanpa adanya label sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan bagi anak, asas proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan bagi anak adalah sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Namun dalam proses peradilan anak terkadang seorang anak mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada pelaku pidana orang dewasa misalnya penempatan anak untuk menjalankan masa pidananya. Salah satu lembaga yang sangat berhubungan dengan sistem peradilan pidana adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah suatu lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Jika dalam suatu daerah tidak terdapat LPKA, maka Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terkadang. Tidak terpisah dari orang dewasa. Jika lapas anak bergabung dengan dewasa seharusnya dilakukan pemisahan seperti blok dan kamar. Pemisahkan dimaksudkan agar anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapat haknya sebagai anak.Narapidana usia anak juga harus memiliki ruang untuk bersekolah dan bermain.

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan bagi anak yang diberikan sebagai langkah upaya terakhir atau ultimum remedium dan lebih mengutamakan pembinaan dan pembimbingan bagi anak tanpa memberikan cap jahat terhadap anak karena anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan anak yang melakukan kejahatan pidana dalam proses peradilannya sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum atau berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki perbedaan perlakuan dengan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilannya yaitu :

  1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  2. Dipisahkan dari orang dewasa;
  3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  4. Melakukan kegiatan rekreasional;
  5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
  10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
  11. Memperoleh advokasi sosial;
  12. Memperoleh kehidupan pribadi;
  13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  14. Memperoleh pendidikan;
  15. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
  16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui hak-haknya merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku kejahatan pencabulan, namun mencakup juga anak sebagai korban kejahatan pencabulan dan saksi. Sebagai contoh bentuk perlindungan tersebut, tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 yang mengatur hak anak yang menjadi korban atau pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual, maka harus dijaga kerahasiaannya dan tidak dipublikasikan oleh karenanya didalam putusan No. No.08/Pid.Sus,Anak/2015/PN.Yyk nama pelaku disamarkan menjadi xxx dan korban disebut dengan yyy.

 

 

Bahan Bacaan

  1. Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung. 2006.
  2. Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, 1983.
  3. W.A Gerungan, Psikologi Sosial Suatu Ringkasan, Eresco, Bandung, 1996.
  4. Bambang Mulyono, Kenakalan remaja dalam persfektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya, Gramedia, Jakarta, 2006.
  5. Mochammad Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II, Alumni, Bandung, 1982.
  6. Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajawali Pers. Jakarta. 2005.
  7. Angger Sigit Pramukti, Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet.1.Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
  8. Bambang Mulyono, Kenakalan remaja dalam persfektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya, Gramedia, Jakarta, 2006.
  9. Marlina, Peradlian Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet.2. Refika Aditama, Bandung.2012
  10. Harkristuti Harkrisnowo, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpada (Dalam Konteks Indonesia). Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2002 Hal.3. dikutip oleh Marlina, Peradlian Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet.2. Refika Aditama, Bandung.2012.
  11. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
  12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  13. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  14. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  15. Putusan No. No.08/Pid.Sus,Anak/2015/PN.Yyk
  16. WWW.KPAI.go.id/Tahun 2017, KPAI temukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak, ditayangkan 27 september 2017, diakses tanggal 06 Juli 2019 Pukul.10.38.
  17. Jambiupdate.com/Psikolog : Ini penyebab terjadinya kasus pencabulan terhadap anak, diakses pada tanggal 06 Juli 2019 Pukul 10.26.
  18. https://jabar.tribunnews.com/2018/03/27/narapidana-anak-harus-dipisah-dari-napi-dewasa-lpka-bandung-sudah-cukup-ramah-anak diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 Pukul 14.20 Wib
  19. https://www.bantuanhukum.or.id/web/anak-dalam-sistem-pidana-masih-kerap-diperlakukan-seperti-orang-dewasa/ tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 21.05 Wib

 

 

 

 

E-learning
Siakad
E-Journal
Perpustakaan
Sistem Informasi Dosen
Tracert Study
PMB UISU
Flag Counter