Dosen FH UISU Ikut Partisipasi Kegiatan ICoL GaS

Foto untuk : Dosen FH UISU Ikut Partisipasi Kegiatan ICoL GaS

Reporter: Taufiq Ramadhan,SH.,MH

UISU, FH, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara kompetensi hukum pidana menjadi salah satu pengisi dalam kegiatan International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS) yang dilaksanakan Universitas Jenderal Soedirman bekerjasama dengan beberapa Universitas yaitu University Of Gottingen Germany, University Kebangsaan Malaysia, Hebron University Palestine dan Universitas Sebelas Maret pada  03-04 November 2020 di Purwekorto.

ICoL GaS merupakan sebuah Konferensi yang menyediakan wadah bagi para sarjana, peneliti dan praktisi untuk saling bertukar pikiran, hasil penelitian dan pengalaman dalam menghadapi isu terkini tentang tantangan hukum, pemerintahan dan keadilan sosial. Tahun ini adalah tahun kedua pelaksanaan.

“Banyak manfaat positif dalam keikutsertaan saya pada kegiatan “The 2ND International Conference On Law, Governance And Social Justice”,  seperti pengembangkan kompetensi sebagai seorang dosen untuk melakukan penelitian, membuka cakrawala terkait perkembangan ilmu pengetahuan, menambah relasi dan bertukar pikiran dengan para dosen atau akademisi dari berbagai negara, serta yang paling penting adalah tulisan yang dipresentasikan pada konfrensi internasional tersebut dipublikasi internasional oleh penyelenggara, kata Panca Sarjana Putra,SH.,M.H sekaligus presenter dalam mempresentasikan hasil penelitiannya pada konferensi Internasionla, Rabu, (11/1) di Medan.

Dalam konferensi, Alumni dan salah satu pengurus Biro Bantuan Hukum UISU tersebut memaparkan materi tentang “Melacak Fallacy Logika Dalam Perumusan Norma “Setiap Orang” dan Penerapannya Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Korporasi”.

Dia menyimpulkan bahwa Perumusan norma hukum “Setiap Orang” dalam tataran legislasi dinuansai dengan kesesatan berpikir formal dan kesesatan relevansi. Sehingga memunculkan model kesesatan berpikir lainnya dalam ranah penegakan hukum, karena perumusan norma tersebut tidak dibarengi dengan ‘cara bagaimana’ melaksanakannya.

Pada hakekatnya, apabila mengacu kepada amanah UU No. 12/2011, “seharusnya” aparat penegak hukum dapat menghindari kesalahan dalam perencanaan dan perumusan tersebut. Namun demikian, akibat paradigma positivsime telah menhabituasi, maka dalam ranah penegakan hukum pun terjebak dalam model kesesatan berpikir yang beragam.

E-learning
Siakad
E-Journal
Perpustakaan
Sistem Informasi Dosen
Tracert Study
PMB UISU
Flag Counter